Apa Iya Demokratisasi Di Indonesia Bisa Dipukul mundur ???

ilustrasi demokrasi

TEGARNEWS, JAKARTA - Secara pribadi kok saya gak yakin kalau Presiden Jokowi akan hidupkan pasal karet warisan kolonialisme Belanda yakni Penghinaan terhadap Kepala Negara dalam KUHP yang baru nanti.

Zaman bergerak, demokratisasi kebebasan berserikat dan berpendapat tak mungkin dipukul mundur hanya karena syahwat kekuasaan dan bisikan agen penjual bangsa!

Justru dalam pandangan mayoritas rakyat miskin khususnya di pelosok pedesaan, yang menghina Kepala Negara itu para Menteri Kabinet Kerja yang ndablek dungu bebal gak paham, gak mau, gak kerja serius wujudkan Trisakti Bung Karno dan Nawacita Jokowi, juga banyak kepala daerah petahana (incumbent) yang sudah terbukti gagal jalankan amanah majukan daerah sejahterakan rakyat penuhi janji kampanye dulu, tapi masih pede tebal muka belagak pilon nyalon lagi di Pilkada serentak 9 Desember 2015.

Suka atau benci Jokowi itu hak dan kebebasan berekspresi yang harus terus dijaga bersama. Berbeda itu biasa, yang salah kalau ternyata kita terus sibuk bertikai sementara nekolim neoliberalisme terus hancurkan NKRI tercinta.

Itu pendapat saya yang cuma petani utun gak paham bahasa-bahasa dan teori-teori yang njelimet mumetin ndas. Cocok? Kalau setuju pendapat ini ya monggo disebarluaskan...

Gusti ALLOH mboten sare. Salam hangat 3 jari Persatuan Indonesia untuk seluruh keluarga di seantero Nusantara...

[RICKY TAMBA]