 |
| Salamuddin Daeng, AEPI Jakarta (geoenergi.co.id) |
JAKARTA, TEGARNEWS.com - Pelindo II merupakan salah satu perusahaan milik negara yang kinclong.
Perusahaan yang mengelola sedikitnya 16 anak perusahaan dengan tiga perusahaan dalam tiga bisnis inti, menjadikan perusahaan ini sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional.
Ada duit banyak di Pelindo II. Siapa gesit dia dapat!” Hal ini disampaikan oleh Salamuddin Daeng dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta, Minggu (30/8/2015).
“Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN yang dapat duit banyak, di tengah kejatuhan ekonomi sekarang ini. Perusahaan tumbuh pesat sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2015,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada April 2014 Perusahaan mengakui mendapatkan pinjaman senilai USD 1,2 miliar dari bank asing, yaitu Deutsche Bank, ANZ, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Bank, Societe Generale dan Inggris Bank di luar negeri. Perusahaan juga mendapat USD 1,3 miliar dari usaha patungan dengan perusahaan Jepang Mitsui & Co Ltd. Dana USD 2,5 miliar yang digunakan untuk membiayai pengembangan New Priok di Jakarta Utara.
“Selain itu perusahaan juga memiliki kinerja keuangan yang cukup bagus. Pelindo II, mengantongi Rp 2 triliun laba bersih tahun 2013,” ujarnya.
Saat ini Pelindo II diobrak-abrik, ada dugaan terjadi korupsi, semua penegak hukum masuk memeriksa Pelindo II.
“Kata Presiden Jokowi jangan jadikan tersangka sebagai ATM. Tapi Pak Jokowi, yang ini bukan sekedar ATM tapi gudang uang. Siapa gesit dia dapat!” ujarnya.
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso Jumat (28/8/2015) siang melakukan penggeledahan Kantor Pusat PT Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino kepada wartawan membantah anggapan Bareskrim yang menyebut penggeledahan dilakukan atas dasar dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane atau alat angkut berat yang dilakukan Pelindo II. Kerugian tersebut ditaksir mencapai Rp 54 miliar. Pengadaan itu juga dinilai percuma karena mobile crane tersebut tidak digunakan oleh Pelabuhan Tanjung Priok. Lino menduga penggeledahan dilakukan atas laporan dari para pegawai PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang tidak suka dengannya.
"Ini pasti laporan dari JICT. Saya sudah biasa dipanggil. KPK dipanggil, kejaksaan dipanggil. Beresin pelabuhan saya bilang di negeri bikin baik susah. Bikin baik itu susah, emang gampang. Saya hormati hak teman-teman kepolisian kalau ada laporan. Jangan media menghukum orang yang benar, salah (itu)," kata Lino.
Kasus ini bermula saat polisi mendapat laporan adanya dugaan 10 mobile crane yang tidak berfungsi, sehingga memperlambat proses bongkar-muat barang. Diduga pengadaan mobile crane ini yang dilakukan oleh PT Pelindo II tidak sesuai dengan prosedur.
Dukungan Pekerja
Sementara itu, Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) mengapresiasi langkah Bareskrim Polri dalam upaya penegakan hukum terkait kasus Pelindo II. Semua pihak diharap membantu kerja para penegak hukum.
Kuasa hukum SP JICT, Malik Bawazir mendesak Polri untuk segera menyelesaikan kasus Pelindo II. Dengan demikian, kasus tersebut tidak mengganggu pelayanan bongkar muat di pelabuhan.
Malik menyatakan SP JICT mengecam sikap Dirut Pelindo II RJ Lino yang mengultimatum Presiden Jokowi untuk membereskan masalah terkait penggerebekan di Kantor PT Pelindo II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Langkah itu dinilai tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik.
"SP JICT prihatin Lino bisa mengancam Presiden. Lino hanya Direktur BUMN dan tidak sepantasnya dia berkata hal demikian dengan alasan apa pun," tambah Malik.
Dia berharap pemerintah dan jajaran kepolisian dapat menuntaskan masalah kisruh perpanjangan konsesi yang melanggar undang-undang dan melibatkan perusahaan asing Hutchison Port Holdings.
PENULIS: RICKY TAMBA
Posting Komentar