Anggota DPRD Bekasi Tidak Perlu Sombong Mengancam Pemanggilan Gubernur DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama 

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram ketika menanggapi niat pemanggilan dirinya yang dilontarkan DPRD Bekasi. Dalam persoalan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituding telah melanggar batas kuota pembuangan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi.

Ahok, sapaan akrab Gubernur mengaku tidak terima dengan tudingan tersebut. Menurutnya, dalam menanggapi persoalan ini anggota DPRD Bekasi tidak perlu terlalu sombong dengan mengancam pemanggilan dirinya.

"Kita kan tinggal bareng nih, kalau kamu mau sok-sokan begitu, tutup aja Bantargebang, suruh DPRD (Bekasi) tutup (Bantar Gebang). Elu Tutup aja, supaya Jakarta penuh sampah, ini jadi bencana nasional, gue kirim tentara buat nganter sampah yang masuk Bekasi," ujar Ahok kesal saat dikonfirmasi di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Persoalan seperti ini, sambung Ahok, sejatinya sering terjadi sejak dulu. Dimana anggota DPRD maupun Pemerintah Kota Bekasi kerap melayangkan ancaman ingin memanggil Gubernur pada persoalan sampah di Jakarta yang harus dikirim di TPST Bantar Gebang, Bekasi.

Namun, kata Gubernur, untuk mengatasi persoalan itu ada kesepahaman yang dijalin kedua pihak tentang tanggungjawab Pemprov DKI kepada daerah-daerah penyangga dalam bentuk dana hibah.

"Bukan DPRD sok-sokan begitu gitu lho. Sombong banget baru anggota DPRD. DPRD juga enggak pernah mayoritas sekarang. Sekarang DPRD yang mana? Jadi jangan terlalu sombong, baru jadi DPRD Bekasi aja. Selalu ngomong mau tutup, mau tutup, mau panggil saya. Emang siapa elu? Sok banget," ujar Ahok dengan wajah memerah.

Rencana pemanggilan Ahok ke DPRD Bekasi ini sebelumnya disuarakan Sekertaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Soloihin.

"Kami akan minta Pak Gubernur DKI Jakarta, untuk memberi penjelasan kepada kami soal banyaknya pelanggaran perjanjian bersama dengan Pemerintah Kota Bekasi," kata Solihin.

Dia menyebutkan, pelanggaran yang kerap dilanggar adanya ketidaksesuaian pembuangan sampah. Sekarang ini sampah yang disepakati hanya dibuang 5.000 ton per hari, ternyata bisa sampai 7.000 ton perhari.

"Dampaknya aroma sampah semakin menjadi, karena tiap hari banyak sekali sampah milik DKI yang dibuang," jelasnya.

Bukan hanya pelanggaran jumlah tonase, menurut Solihin, kendaraan truk milik DKI Jakarta, sering melanggar ketentuan jam operasional.

"Seharusnya mereka bisa beroperasi pukul 21.00 bukan pagi hari," ucapnya.

(steve/tn)