 |
| Ir. Sufmi Dasco Ahmad (Komisi III DPR RI) |
JAKARTA. TEGARNEWS.com - Polemik Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport terus berkepanjangan. Konsesi tambang yang akan habis pada tahun 2021 ini, terus menjadi bola panas dan liar di tangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, yang ditengarai telah mengeluarkan surat perpanjangan IUPK Freeport.
"Presiden Jokowi harus tegur Menteri ESDM Sudirman Said yang mengklaim telah mendapat persetujuan Presiden untuk mengirim surat ke Freeport soal sinyal kuat perpanjangan Kontrak Karya," ujar anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad kepada Tegar News, Minggu (18/10/2015).
Dasco mengkhawatirkan bahwa Presiden Jokowi tidak mendapatkan informasi lengkap soal Freeport, sehingga Sudirman Said berani mengirim surat tersebut. Dia mengaku telah membaca surat tersebut yang tersebar di media massa, dan menganggap sikap Menteri ESDM sudah sangat offside, karena hanya menyampaikan soal rencana penataan kembali regulasi Minerba.
"Soal regulasi itu urusan internal kita dan bukan merupakan hal yang perlu dinegosiasikan. Suka atau tidak suka, semua investor termasuk Freeport harus ikut!" tegas Dasco.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa surat tersebut tidak lazim dikirimkan oleh salah satu pihak yang terikat dalam kontrak, karena jangka waktu Kontrak Karya yang ada saat ini masih sangat lama yakni hingga 2021. Seharusnya terlebih dahulu ada evaluasi yang komprehensif tentang pelaksanaan kontrak menjelang berakhirnya jangka waktu, baru bisa bicara diperpanjang atau tidak.
Alumnus Universitas Pancasila Jakarta tersebut menyarankan agar ada evaluasi komprehensif terkait sepak terjang Freeport di Indonesia, seperti belum selesainya pembangunan smelter sebagaimana disyaratkan Pasal 170 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Dari informasi yang didapat, pembangunan smelter Freeport saat ini belum mencapai 20 %, dan tidak berlokasi di Papua.
"Kita memang boleh mengundang dan mempertahankan investor di Indonesia, namun yang terpenting para investor tersebut harus taat hukum. Kalau soal smelter saja mereka cenderung ngakalin, bagaimana dengan soal-soal lain yang lebih penting," pungkas Sufmi Dasco Ahmad.
PENULIS: RICKY TAMBA
Posting Komentar