 |
| Mohammad Jumhur Hidayat |
JAKARTA, TEGARNEWS.com - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) Mohammad Jumhur Hidayat mengecam keras manuver yang dilakukan oleh Menteri ESDM Sudirman Said terkait upaya perpanjangan Izin Kontrak Karya Freeport yang baru akan habis pada tahun 2021 mendatang.
Ramai diberitakan media massa, Sudirman Said mengirimkan surat kepada perusahaan tambang asing Freeport di Papua, yang mengklaim telah mendapat restu dan sepengetahuan Presiden RI Joko Widodo.
"Saya rasa kalau Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan perpanjangan sebelum 2019, dan tidak ada perubahan PP yang menyebutkan perpanjangan bisa dibicarakan 2 tahun sebelum kontrak habis, ya ikuti sajalah," kata Jumhur kepada Tegar News, Minggu (18/10/2015).
Aktivis mahasiswa era 1980-an tersebut menyarankan agar Menteri ESDM jangan bertingkah seperti orang ketakutan, bahwa kalau tidak dibicarakan sejak sekarang Freeport akan mengurangi investasi dan sebagainya.
"Saya bisa pastikan bahwa jauh lebih berkepentingan Freeport kepada Indonesia, ketimbang Indonesia kepada Freeport. Yang pasti kan Timika dan Mimika hanya ada di Indonesia, sementara perusahaan seperti Freeport ada banyak di dunia ini. Kalau Freeport macam-macam, Indonesia bisa pilih yang lain!" seru Jumhur.
Secara pribadi, tokoh nasional yang gemar berpakaian batik tersebut berharap agar para pejabat pemerintahan dan elite nasional dapat berjiwa nasionalis serta mampu menempatkan Indonesia di posisi terhormat dalam diplomasi dan negosiasi internasional, khususnya ketika berhadapan dengan dunia barat.
"Jiwa inlander memang begitu, suka rendah diri di hadapan asing khususnya barat. Kalau dia rendah diri untuk dirinya sendiri sih silahkan saja. Tapi ini kan menyangkut aset miliaran dolar. Kalau pejabat rendah diri maka yang rugi rakyat banyak!" pungkasnya.
PENULIS: RICKY TAMBA
Posting Komentar