 |
| Kondisi Palembang (Foto: Kompas) |
PALEMBANG, TEGARNEWS.com - “Perusahaan-perusahaan rakus itu dengan sengaja membakar lahan untuk membuka areal industri perkebunan, hutan dan pertambangan baru,” ujar Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW PRD) Sumatera Selatan, Jaimarta kepada Tegar News melalui pesan BlackBerry Messenger, Kamis (1/10/2015) menanggapi bencana asap yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel), yang sudah sangat parah dan mengganggu kesehatan masyarakat.
Menurut PRD, bencana ini terjadi, dipastikan akibat kerakusan imperialisme ekologi (ecology imperialism) dalam bentuk penguasaan hak guna usaha oleh perusahaan-perusahaan multi nasional di bidang industri pertambangan, hutan dan perkebunan. Imperialisme adalah bentuk tertinggi dari kapitalisme, dan kerusakan ekologi adalah inheren dalam corak produksi kapitalistik. Dalam kapitalisme, logika yang berlaku adalah logika menggali keuntungan sebanyak-banyaknya.
“Dalam kapitalisme, manusia dan alam hanyalah sarana mencapai tujuan tersebut. Dalam proses akumulasi kapital yang menempatkan lingkungan dan alam sebagai sarana dan sasaran produksi, proses penghancuran lingkungan merupakan syarat mutlak untuk menggali keuntungan,” tambah Jaimarta lagi.
Kerakusan yang merupakan kejahatan korporasi itu menurutnya bukan bencana nasional, tetapi kejahatan internasional yang sampai saat ini sulit diatasi secara hukum dalam sistim yang tunduk kepada kepentingan imperialisme.
“Kejahatan korporasi itu harus dihadapi secara politik dalam hal ini pemerintah dan negara harus memiliki sikap yang tegas berpihak pada lingkungan hidup dan kepentingan rakyat,” ujarnya.
KPW PRD Sumsel, tambah dia, menyerukan kepada pemerintah dan rakyat Sumatera Selatan agar bersatu berjuang bersama rakyat agar melawan kejahatan korporasi.
“Datangi kantor-kantor kabupaten, wali kota, gubernuran dan DPRD setempat. Tuntut pemerintah menangkap dan memeriksa semua perusahaan perkebunan setempat,” tegasnya.
Menurutnya, rakyat juga bisa membantu pemerintah untuk ikut menertibkan perusahaan-perusahaan yang melawan yang selama ini melakukan pembakaran hutan.
“Sweeping semua perusahaan perkebunan dan tambang untuk menangkap dan memeriksa semua direksi dan manajer yang bertanggung jawab di perusahaan itu. Hentikan semua operasi sampai pemeriksaan audit selesai,” saran dia.
Untuk mengantisipasi pembakaran hutan, dalam penilaian PRD, tidak bisa lagi hanya membebani pemerintah. Oleh karena itu, rakyat harus bergerak aktif menjaga lingkungannya secara sistematis dan terorganisir.
“Semua dilakukan karena pemerintah dan aparat telah gagal dan menjual wilayah ke investor pembakar lahan,” kecamnya.
Menurutnya rakyat harus berusaha terus-menerus mengajak pemerintah setempat untuk melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 sebagai jalan keluar bagi rusaknya tata kelola perkebunan yang dikuasai oleh imperialisme.
“Hanya dengan persatuan rakyat dan bergotong royong, maka Trisakti bisa dilaksanakan melawan imperialisme menuju masyarakat adil dan makmur,” pungkas Jaimarta.
Hingga berita ini diturunkan, Kota Palembang dalam kondisi udara terparah dalam sejarah kabut asap di Indonesia, ISPU Palembang hari ini sampai di angka 1.900, melebihi 6 kali lipat dari ambang batas bahaya yang ada di angka 300-an.
PENULIS: RICKY TAMBA
Posting Komentar