 |
| Murfati Lidianto, Komisi D, Fraksi GERINDRA DPRD kota Bekasi / Tegar News |
BEKASI, TEGARNEWS.com - Sudah lebih dari 365 hari 50 anggota DPRD Kota Bekasi sejak di lantik Senin (11/8/2014) di gedung DPRD, Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur. Pelantikan saat itu diwarnai demonstrasi mahasiswa yang mengingatkan agar anggota dewan yang baru (2014-2019) tidak melupakan janjinya. Meski sempat terjadi ricuh karena demonstran memaksa masuk tapi di halangi satpol PP. Kericuhan tidak berlangsung lama, dan demonstrasi berakhir damai. Salah satu tuntutan mahasiswa adalah meminta Dewan mengawasi pelaksanaan Penerimaan siswa melalui online, agar berjalan optimal.
Untuk berbicara tentang perkembangan pendidikan di kota Bekasi Tegar News membuat janji wawancara khusus dengan anggota dewan Kota Bekasi Murfati Lidianto, SE, dari Fraksi GERINDRA. Tidak ada kesulitan untuk janjian wawancara karena ditepati oleh anggota dewan Murfati dari komisi D Senin (19/10) di daerah Harapan Indah. Berikut wawancara Khusus Reporter Tegar News, Endharmoko dengan Murfati.
Bagaimana hasil Evaluasi ibu dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di kota Bekasi?
"PPDB online yang kemarin berjalan dilakukan dua tahap yaitu 100 persen online dan 10 persen untuk bina lingkungan. Namun untuk tahap bina lingkungan ini tidak berjalan dengan baik. Banyak siswa-siswa yang tidak terakomodir dengan baik . Sehingga di tahun 2016 nanti di harapkan hanya 100 persen online sehingga bisa lebih transparan. Untuk siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menegah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masuk negeri saya ucapkan selamat, sedangkan yang tidak masuk sekolah negeri jangan lekas kecewa karena masih bisa masuk sekolah swasta. Ada anggaran pemerintah sebesar 11 Milyar yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini diberikan melalui Dinas Pendidikan (Disdik). Syaratnya hanya dengan membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Lalu surat ini di berikan kepada sekolah yang dipilih. Bantuan ini berupa iuran dan uang muka. Untuk buku dan seragam dibeli sendiri. Sehingga selama 3 tahun tidak perlu khawatir lagi pembiayaan sekolah.
Dari pantauan Tegar News dibeberapa sekolah temukan kondisi perlengkapan dan peralatan di sekolah seperti meja dan kursi sudah banyak yang rusak, apa yang Komisi D sudah perbuat?
"Iya komisi D berpandangan untuk menunjang kegiatan pendidikan sudah menganggarkan pengadaan Meublair. Penganggaran ini berdasarkan hasil kunjungan kami ke SD, SMP dan SMA di Bekasi. Memang kami juga menemukan meja dan kursi banyak yang sudah rusak. Semoga Dinas pendidikan (Disdik) kota Bekasi bisa merealisasikan pengadaan Meublair ini secepat mungkin. Dan selain itu juga komisi D sudah upayakan agar sekolah-sekolah ini bisa menambah 2 ruang kelas baru supaya bisa menampung jumlah siswa, artinya satu kelas tidak melebihi kapasitas".
Lalu apa lagi yang sedang dikerjakan Komisi D?
"Komisi D juga mengusulkan perlu dilakukan rotasi dan mutasi kepala sekolah. Kami menemukan di beberapa SD yang kepala sekolah (Kepsek) nya sudah memasuki usia pensiun tapi masih menjabat kepala sekolah. Kami mengusahakan agar Kepsek yang sudah pensiun ini di mutasi atau di rotasi sesuai dengan kredibilitas yang dimiliki Kepsek. Program ini sudah berjalan hampir setengah tahun. Komisi D melihat hasilnya sudah kelihatan baik dan selanjutnya akan kami lakukan di tingkat SMP dan SMA. Dalam beberapa bulan ke depan komisi D akan berkomunikasi dengan disdik. Untuk menduduki posisi kepala sekolah dilakukan serangkaian tes, ada tes kemampuan dan tes fisik.
Bagaimana kondisi pendidikan di kota Bekasi menurut Anda?
"Pendidikan di kota Bekasi saat ini sudah semakin baik. Ada Bosda. Bantuan yang diberikan daerah untuk sekolah-sekolah. Untuk sekolah yang belum mendapatkan bantuan bisa mengajukan ke Pemda. Untuk pungutan Sumbangan Dana Pendidikan sebesar 2 juta yang di atur dalam Surat Keputusan Walikota bulan Juli 2015 lalu, dewan sudah mengetahuinya, namun kami belum melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk mengetahui apakah ada orang tua siswa yang tidak mampu membayar pungutan tersebut. Kami akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan komite sekolah terkait pungutan tersebut".
Ok bu, terkait Darurat Anak (kejahatan seksual terhadap anak), apakah menurut ibu nama yang tertera di seragam siswa perlu di hapus untuk menghindari pelaku kejahatan ? Karena dengan nama yang tertera di seragam memudahkan para pelaku kejahatan mengelabui siswa seolah-olah mengenal siswa tersebut dengan memanggil namanya, padahal pelaku melihat nama siswa dari seragamnya.
"Iyah saya prihatin dengan berbagi tindak kekerasan terhadap anak-anak. Apalagi yang baru-baru ini terjadi seorang siswa yang menusuk gurunya sendiri. Untuk penggunaan nama siswa yang tertera di seragam sekolah menurut saya tidak perlu dihilangkan. Tujuan dari adanya nama di seragam sekolah ini supaya guru-guru bisa mengenal siswanya . Untuk mencegah tindakan penculikan dan pelecehan seksual terhadap anak, dari rumah orang tua sebaiknya berpesan kepada anaknya untuk waspada, jangan mudah ikut ajakan siapapun apalagi orang yang tidak dikenal. Si anak harus terus diingatkan orang tua. Saya juga menghimbau, para pengajar membatasi hubungan guru dan siswa agar tidak seperti hubungan antar teman. Guru tetap harus menjaga wibawanya agar siswa hormat dan patuh terhadap guru. Menjaga jarak dengan murid bukan berarti harus galak. Perlu di evaluasi Guru untuk memberikan perhatian kepada siswa tanpa kedekatan yang memicu tindakan yang tidak diinginkan".
(Moko/Steve)
Posting Komentar