PGIW DKI: Stop Kekerasan Atas Nama Agama

PGIW DKI JAKARTA / tegarnews

Menyikapi tragedi kemanusiaan berlatar belakang agama yang terjadi di Singkil, Aceh selasa (13/10) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Jakarta menyatakan sikap yang di sampaikan oleh sekum PGIW Jakarta Manuel Raintung bersama Ketua PGIW Supriatno hari sabtu (17/10) di Resto Talk2 Jakarta Timur. pernyataannya sebagai berikut:

1. PGIW DKI mengajak seluruh elemen keagamaan untuk meletakkan nilai-nilai luhur agama, seperti: sikap saling menghormati, cinta kasih, toleransi, persaudaraan sebagai pondasi tata pergaulan sosial. Dan agar kita tetap konsisten menjadikan agama kekuatan integratif atau perekat sosial di tengah-tengah masyarakat yang plural. Kami juga menghimbau segala bentuk perbedaan pandangan, sikap bahkan keyakinan hendaknya didialogkan dengan mengedepankan sikap-sikap dan perilaku nir-kekerasan (non-violence).

2. PGIW DKI meminta dengan sangat agar aparat negara tetap bertindak secara profesional, tanggap, adil dan tidak berpihak pada elemen masyarakat tertentu ketika terjadi konflik antar elemen masyarakat. Karena aparat merupakan elemen negara yang mempunyai mandat rakyat untuk melindungi rakyat tanpa terkecuali, terlebih kepada elemen masyarakat yang tengah berada pada posisi terancam tindakan anarkis. Kami menyesalkan pimpinan daerah dan aparat di Singkil yang tidak mampu memediasi konflik antar masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan memakai jalur hukum yang berlaku. sehingga berakibat massa yang intoleran dan anarkis memperoleh keleluasaan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

3. PGIW DKI menyikapi menjelang hajat politik, yaitu PILKADA, kami mengajak agar semua pihak tidak tergoda menjadikan sentimen agama menjadi alat tukar atau bargaining politk untuk menarik keuntungan politik. Karena hal tersebut akan merendahkan keluhuran nilai agama, sekaligus berpotensi mengorbankan keutuhan kesatuan atau kohesivitas masyarakat. Agama hendaknya ditempatkan menjadi sumber kekuatan moral dalam berpolitik, bukannya agama semata-mata untuk mencari dukungan politik untuk pihak tertentu.

4. PGIW DKI ikut merasakan bersama umat kristen yang mengalami kendala dalam menjalankan ibadahnya dan mencari perijinan pembangunan tempat indah, menilai bahwa regulasi negara, jangan diperberat dengan regulasi sosial di bidang keagamaan yang mempersulit umat beragama menjalankan kewajiban agamanya, terutama dalam perijinan pembangunan tempat ibadah. Regulasi tempat ibadah hendaknya lebih pada aturan-aturan yang mengikat dari teknis bangunan.

5. PGIW DKI menilai bahwa kasus-kasus konflik bernuansa keagamaan di Singkil dan Tolikara merupakan fenomena gunung es, dengan demikian potensi konflik di tempat yang berbeda terjadi bisa juga. Terlihat dari laporan tahunan lembaga Setara dan wahid institute yang menyatakan masih tingginya pelanggaran atas kebebasan kehidupan beagama. Untuk itu, kami mendesak negara dan pemimpin-pemimpin yang dipercayai rakyat untuk memimpin rakyat untuk mengantisipasi dan mencari solusi konflik yang bersifat jangka panjang.

6. Kepada umat kristen, kami mengajak agar terus-menerus meningkatkan fungsi sebagai “garam”, dan mewujudkan panggilan “menyejahterakan kota” di mana kita ditempatkan Tuhan. Dengan demikian, umat kristen akan ditempatkan sebagai mitra strategis yang dibutuhkan bukan elemen yang tidak disukai elemen masyarakat lain. Kami mengajak umat kristen untuk tanpa lelah dan tanpa jeda memperkuat tali relasi lintas iman. Bagi saudara kami di Singkil kami ikut mendoakan semoga Tuhan menguatkan di tengah deraan kesulitan dan penderitaan individu dan kolektif yang mendalam. Sekaligus mendoakan agar situasi keamanan cepat pulih kembali, dan dalam kepahitan sekalipun tetap mampu melakukan langkah introspeksi agar ke depan kita bisa hidup lebih baik. Pada kesempatan ini kami mengajak kepada umat kristen dan umat beragama lain untuk bahu-membahu menyingsingkan baju dan membantu Saudara-saudara kita yang ada di Singkil.


( Moko / Budi )