Oleh:
Ricky Tamba
Petani, Penggiat Jaringan '98
KEKUASAAN cenderung korup (Lord Acton), ungkapan tersebut menjadi sebuah adagium yang masih tak terbantahkan hingga kini, terlebih di NKRI pascareformasi 1998. Buktinya? Lebih dari 300 kepala daerah menjadi tersangka dan atau terdakwa kasus korupsi dan pidana lainnya, 3.000-an anggota legislator diadili sebagai koruptor dan pidana lain; belum lagi maraknya kejahatan ekonomi-politik para elite nasional hingga sampai ke jajaran kepala desa sejak masa “demokrasi liberal prosedural” efektif dijalankan pada 2004 lalu.
Demokrasi Kebablasan
Otoritarianisme Orde Baru adalah penyebab utama keterpurukan panjang NKRI, tetapi setelahnya menjadi dosa barisan elite penerus yakni para reformis gadungan dan aktivis pelacur. Dengan berbagai tipu daya, transisi damai sejak 20 Mei 1998 dijadikan momentum untuk berkamuflase dan berkolaborasi mengonsolidasi kekuatan antireformasi.
Sebut saja upaya-upaya liberalisasi ekonomi-politik dilancarkan dibungkus wacana seakan-akan globalisme menjadi sebuah keniscayaan, padahal segelintir reformis gadungan dan aktivis pelacur tersebut malahan menjadi agen penjual segenap tumpah darah NKRI ke penjajah neoliberalisme-imperialisme.
Berbagai prosedural yang seakan-akan demokratis dijejalkan ke dalam berbagai peraturan perundangan dan amendemen konstitusi UUD 1945 yang asli guna memuluskan liberalisme di segala bidang agar memudahkan dan mempercantik wajah penindasan; atas nama hukum dan demokrasi. Padahal, agenda besar reformasi khususnya yang menyangkut peningkatan kesejahteraan mayoritas rakyat tak akan pernah diperjuangkan serius.
Benar bahwa kebebasan berserikat, berpendapat , dan berkumpul telah berhasil membangun kepercayaan diri dan kekuatan rakyat melalui wadah-wadah organisasi massa hingga partai politik, tetapi pada akhirnya hanya dikooptasi dikebiri kelicikan kaum avonturir pedagang pemburu rente politik.
Benar bahwa peradilan menjadi bebas dan terbuka, tetapi secara prinsipil hukum masih tajam ke bawah tumpul ke atas, menikam yang tak berpunya melindungi penguasa durjana. Benar bahwa kini petani dan sektor rakyat lainnya memiliki akses ekonomi yang lebih terbuka, tetapi harus di bawah kontrol mafia agen kapitalisme global yang merambah masuk hingga pelosok perdesaan.
Benar bahwa TNI menjadi kekuatan profesional pertahanan negara, tetapi sejatinya tentara tak diberdayakan manunggal dengan rakyat untuk menghadang dan memerangi agresi neoliberalisme yang menghancurkan NKRI. Benar bahwa reformasi melahirkan segudang pemimpin baru nasional dan lokal, tetapi mayoritas feodal oportunistik dan tidak memiliki keberpihakan kepada mayoritas rakyat miskin, khususnya yang di perdesaan.
Demokrasi kebablasan, reformasi telah mati, Pancasila kembali dikhianati. Kebebasan hanya jadi jargon kosong, ide kerakyatan elite hanyalah dagangan bohong. Ironik!
Pemilukada Oh Pemilukada
Keinginan mayoritas rakyat Indonesia sebenarnya sangat sederhana, yakni hidup layak sejahtera dan memiliki rasa aman terlindungi oleh negara yang hadir melalui sosok aparaturnya. Rakyat kecil itu tak pernah neka-neko, jarang bermimpi hidup kaya apalagi dari korupsi, senantiasa bekerja keras setiap hari.
Harapan mayoritas rakyat khususnya di perdesaan yang menggantungkan hidup di sektor pertanian tidaklah berlebihan, hanya ingin memiliki jalan, jembatan dan irigasi yang baik sehingga mampu meningkatkan kuantitas dan nilai jual hasil pertanian. Selain itu, ketersediaan pupuk dan sarana produksi pertanian menjadi keharusan, serta (bila ada) bantuan modal lunak perbankan, kehadiran para penyuluh yang mengerti cara bertani yang efektif dan benar, serta terbukanya jalur distribusi penjualan yang diproteksi negara sehingga mengurangi risiko kerugian dan kegagalan panen, tak tergantung dan dipermainkan para tengkulak dan mafia pertanian.
Akses pendidikan dan kesehatan yang baik dan berkualitas kini jadi komoditas mahal sehingga jarang terjadi peningkatan kualitas kehidupan khususnya di perdesaan. Pengangguran meningkat, kriminalitas merajalela, hingga yang kembali hangat terkini adalah menjamurnya prostitusi perempuan remaja akibat sulitnya mencari nafkah hidup.
Di tengah kesulitan hidup yang mencekik mayoritas rakyat, kembali kita akan disuguhkan tontonan perebutan kekuasaan di sekitar 269 provinsi dan kabupaten/kota yakni pemilihan umum kepala daerah 9 Desember 2015 mendatang. Lihat saja kini muka-muka para calon bupati dan wali kota mulai bergelantungan di pohon-pohon, janji-janji manis dinyatakan di baliho-baliho memenuhi pinggir jalan raya serta maraknya pembentukan tim sukses para calon di delapan daerah di Lampung.
Siapa saja calonnya? Ada kandidat 4L yakni "Lo Lagi Lo Lagi." Ada juga LLKB alias "Lagu Lama Kaset Baru." Para calon itu kebanyakan mereka yang sudah terbukti gagal setelah dipercaya memberikan amanah memimpin daerah. Ada juga yang dari 2004 sibuk memburu kekuasaan politik lewat berbagai momentum sebagai ladang penghimpun pundi-pundi uang. Juga ada yang merupakan bagian dan kerabat dari dinasti/ trah elite Lampung yang tak pernah puas berkuasa.
Banyak juga yang mencalonkan diri entah untuk pertama atau kedua, tapi sebenarnya hanya mengandalkan kekayaan dan pencitraan palsu serta didukung finansial konglomerasi dan atau “investor”, kalau menang dapat amanah rakyat juga belum tentu sanggup memimpin dan menyejahterakan rakyatnya, alias LLKB, tidak ada bedanya dengan yang 4L.
Partai-partai politik sibuk penjaringan, fit and proper test, survei serta kegiatan-kegiatan muluk lainnya dengan janji tidak akan memungut biaya dan akan memajukan calon yang berkualitas dan merakyat. Faktanya? Sudah menjadi rahasia umum bila bakal calon tidak menebarkan “permen dan gula-gula” sebagai setoran, jangan harapkan akan mendapatkan rekomendasi dan SK pencalonan dari daerah hingga pusat. Mau bukti? Tanya saja ke teman-teman media massa/ jurnalis, penyelenggara serta para LSM yang concern isu-isu pemilukada yang mengetahui dan atau bahkan menjadi bagian dari konspirasi behind the scene.
Belum lagi dalam beberapa pemilukada langsung sejak 2004, banyak penyelenggara, pengawas, dan aparatur hukum terlibat pemilukada yang seakan menutup mata atas mayoritas permainan nakal para calon yang melakukan politik uang, tebar sembako, suap dan lain-lain. Ketika tertangkap tangan dan atau ada laporan masyarakat, kebanyakan hanya akan dianggap pelanggaran biasa dan hanya mengusut pelaku lapangan tanpa pernah menangkap calon bupati/ wali kota yang bermasalah hingga mendiskualifikasi dari ajang pemilukada sebagai otak pelaku tindak pidana pemilukada.
Rakyat pemilih diajarkan para elite politik dan calon bupati/wali kota untuk berpikir pragmatis wani piro karena tuntutan kehidupan yang semakin sulit. Dalam pemikiran kebanyakan masyarakat pemilih, toh setelah calon menang menjadi kepala daerah tidak akan pernah benar-benar memperjuangkan nasib rakyat dan daerah, hanya akan sibuk memperkaya diri dan keluarganya; tak akan memberi dan melayani rakyat sesuai janji. Itulah kenyataan riil di lapangan saat ini. Menyedihkan!
Jangan berharap tokoh-tokoh dan generasi muda yang berkualitas serta memiliki rekam jejak panjang dan jelas memperjuangkan rakyat akan pernah bisa mencalonkan diri dalam pemilukada mendatang apalagi bisa menang menjadi kepala daerah bila tidak memiliki harta berlimpah, koneksi ke partai dan elite politik serta didukung “spekulasi” yang tepat. Bahwa masih ada calon yang berkualitas serta bisa menang seperti di beberapa daerah di Indonesia adalah benar, tapi mayoritas calon-calon yang berkualitas hanya akan menjadi pemanis pemilukada belaka.
Jadi sebenarnya, pemilukada buat siapa? Untuk memajukan daerah menyejahterakan rakyat kah; atau jangan-jangan hanya demi melestarikan kepentingan segelintir elite dan oligarki ekonomi-politik? Mari kita amati dan awasi proses pemilukada 9 Desember 2015 yang sedang berjalan. Saya hanya seorang petani biasa yang senang bicara apa adanya sejujurnya atas apa yang saya lihat, dengar dan rasakan. Jangan marah, gugat saya bila salah!
SUMBER: Lampost.co
Posting Komentar