Kasus JICT, Serikat Pekerja Lawan Tuduhan Rhenald Kasali

Konferensi Pers SP JICT beberapa waktu lalu

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) mengecam keras pernyataan Rhenald Kasali dalam artikel opini "Rhenald Kasali: Mengapa Orang Seperti RJ Lino Selalu 'Diganggu'?", yang dimuat di media online Kompas.com, Senin (19/10/2015).

Ketua Umum SP JICT, Nova Sofyan Hakim kepada Tegar News, Senin siang (19/10/2015) menyatakan menolak tuduhan Rhenald Kasali dalam tulisan tersebut, khususnya tentang alasan pekerja JICT menentang Direktur Utama Pelindo II RJ Lino serta besaran gaji pekerja JICT.

"Pertama, pekerja JICT menentang perpanjangan konsesi bukan karena anti asing atau alasan remunerasi melainkan prosesnya tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance)," ujar Nova melalui rilis media.

Dia menerangkan, ada pelanggaran GCG yang dimaksud termasuk pelanggaran UU Pelayaran dan 3 surat menteri serta 1 surat Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok yang berulang kali mengingatkan Lino untuk mengajukan izin konsesi sebelum melakukan perpanjangan JICT.

"Belakangan Lino mulai ajukan izin tersebut ke Kemenhub. Artinya kritik konstruktif kami terhadap kebijakan Pelindo II benar adanya. Selain itu Lino juga tidak menempatkan kepentingan nasional saat memperpanjang Hutchison (HPH) di JICT. Lino seharusnya sangat mampu ambil saham JICT 100%, bukan hanya 51%, karena sesungguhnya JICT layak dikelola mandiri. Baik SDM dan teknologi sudah sangat memadai," terang alumnus Trisakti tersebut.

Menurut SP JICT, volume barang seharusnya tidak ditentukan oleh Hutchison melainkankan aktivitas perdagangan internasional. Dan, Pelindo II tidak perlu khawatir soal biaya pemutusan HPH sebesar USD 58 juta, mengingat pendapatan tahunan JICT mencapai USD 280 juta. Dengan pendapatan sebesar ini, ada potensi pendapatan lebih dari Rp 30 triliun jauh lebih besar daripada perpanjangan dengan Hutchison Port Holdings Limited (HPH).

Namun, Dirut Pelindo II RJ Lino tetap perpanjang JICT dengan harga penjualan lebih murah dibanding tahun 1999. Padahal volume dan investasi meningkat dua kali lipat, dan jika diteliti dengan bijak akan memperlihatkan bahwa proses perpanjangan JICT tersebut dilakukan terburu-buru dan tidak melalui tender.

Hal ini sebagaimana ditegaskan Pelindo II lewat iklan Kompas, Bisnis Indonesia dan Jakarta Post tanggal 8-9 Agustus 2014. Iklan ini dipublikasikan setelah penandatanganan perpanjangan kerjasama JICT-Koja tanggal 5 Agustus 2014.

Kemudian, pada tanggal 29 Agustus 2014, Menteri BUMN Dahlan Islan lewat dokumen nomor S-494/MBU/08/2014 meminta Pelindo II untuk melakukan proses seleksi pemilihan mitra kerjasama. Pelindo II akhirnya mengundang APMT, China Merchant, DP World dan PSA.

Hal ini menunjukkan bahwa tender yang dilakukan Pelindo II hanya syarat untuk memenuhi permintaan Dahlan Iskan, karena sebelumnya Pelindo II sudah tandatangan dengan HPH.

"Soal gaji, staff cost JICT 22% dan biaya pegawai, JICT paling efisien di antara Pelabuhan Koja bahkan IPC sekalipun. Sangat ironis jika Lino mengkritik gaji pekerja. Ini berarti ia ingin membagi keuntungan yang lebih besar dengan asing, ketimbang karyawan yang bekerja membangun JICT," ungkap Nova Sofyan Hakim.

Dia menegaskan bahwa Lino berulang kali menggunakan argumen tersebut untuk mematahkan kritik pekerja JICT soal perpanjangan konsesi. Selain itu, Lino kerapkali mengatakan penolak Hutchison musuh negara, pekerja JICT bandit sabotase dan komunis.

"Saat ini Lino juga telah melakukan PHK, mutasi dan ratusan surat peringatan kepada pekerja JICT. Kebijakan kontraproduktif ini menyebabkan demotivasi bekerja dan menyebabkan produktivitas JICT menurun. Padahal di bulan Juni 2015, JICT sempat meraih predikat terminal petikemas terbaik Asia," tandasnya.

PENULIS: RICKY TAMBA

Facebook Marketing Bootcamp Untuk UKM Indonesia

Facebook Marketing Bootcamp digelar di gedung SMESCO untuk membantu UKM / Facebook

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Saat ini lebih dari satu miliar orang mengunjungi Facebook Pages setiap bulannya, Pages dapat menjadi tempat yang tepat untuk membangun sebuah bisnis dan menjaga eksistensi bisnis tersebut di dunia mobile. Di Indonesia sendiri, 61% pengguna Facebook telah terhubung dengan Pages UKM.

Hal inilah yang mendasari digelarnya acara Facebook Marketing Bootcamp. Selama satu hari penuh (22/09), para pelaku bisnis UKM dan komunitas lainnya diundang oleh Facebook untuk menghadiri intensive class di SMESCO Indonesia Exhibition Hall.

“Indonesia adalah negara prioritas utama bagi Facebook dan program ini adalah bagian dari investasi berkelanjutan untuk UKM di Indonesia, para pengembang aplikasi dan jutaan masyarakat Indonesia yang menggunakan Facebook,” kata Head of Small and Business untuk Asia Pasifik di Facebook Andy Hwang.

Turut diundang dalam acara tersebut Walikota Tangerang Arief Wismansyah, Walikota Bogor Bima Arya, Presiden Direktur SMESCO Bambang Heru, Dirjen Aplikasi dan Informatika Ahmad Zabadi dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

Saat ini lebih dari 76 juta orang di Indonesia menggunakan Facebook setiap bulannya, hal ini merupakan audience yang potensial untuk UKM yang sedang berusaha mencari pelanggan untuk UKM yang sedang berusaha mencari pelanggan baru, mempererat hubungan dengan pelanggan serta meningkatkan penjualan.

“Bekraf beserta keahlian yang ditawarkan Facebook sangat bisa membantu UKM untuk menciptakan, membangun dan pada akhirnya melindungi brand serta properti intelektual mereka agar mampu bersaing di tengah kompetisi di pasar ASEAN,” kata Triawan.

Di acara ini sesama pelaku UKM dan para ahli dari Facebook dapat berinteraksi dan belajar lebih mendalam mengenai penggunaan fitur Facebook Pages yang benar. Pengenalan terhadap beberapa fitur baru dari Pages, bagaimana mengembangkan bisnis dengan Facebook, dan best practice berkaitan dengan proses kreatifnya merupakan bagian sesi pelatihan Facebook Marketing Bootcamp kali ini.

Rep. Yeni Yusra

Red. Budi

"Matahari mall" Yakin Menjuarai Pasar Indonesia

Peluncuran mataharimall.com  

JAKARTA, TEGARNEWS.com -  Di bawah naungan Lippo Group,MatahariMall dibesarkan menjadi sebuah pemain raksasa di industri ini. Dengan nilai investasi yang terbilang “wah” pada awal perkenalannya beberapa bulan silam, kini MatahariMall siap menguasai seantero Nusantara. Salah satu cara yang ditempuh dalam memasyarakatkan layanannya adalah memasang e-Locker di berbagai tempat bekerja sama dengan Popbox.

MatahariMall yang baru saja beroperasi sekitar satu-dua bulan belakangan ini mengklaim memiliki 1200 merchant terdaftar dalam layanannya. Tak gentar dengan kehadiran pemain lain yang telah lebih dulu memiliki tempat di hati masyarakat Indonesia, MatahariMall yakin memiliki peluang yang sama untuk bisa menjuarai pasar Indonesia.

“Peluncuran ini memiliki penempatan waktu yang tepat. Jika terlalu dini akan membakar dana lebih besar, sementara jika terlalu telat kami akan kehilangan momentum. Tak hanya itu, kami berangkat dari tim yang kuat dan memiliki pengalaman terbaik di bidangnya sehingga tidak perlu meraba-raba lagi untuk melakukan penetrasi ke market. Kami sudah paham medannya,” ucap CEO MatahariMall Hadi Wenas ketika ditemui DailySocial semalam (9/9).

Untuk merealisasikan ambisinya menguasai Indonesia, MatahariMall turut merangkul para UKM seperti kebanyakan online marketplace lain. Hadi Wenas juga memberikan catatan mengenai inovasi-inovasi gila dari timnya sebagai skema yang akan menghadirkan pengalaman baru berbelanja secara online nantinya.

“Inovasi tidak harus menunggu suatu perusahaan menjadi besar, tetapi justru bisa dimulai sejak awal seperti kami. Tim kami menjalani serangkaian eksperimen yang cenderung gila belakangan ini. Berhasil atau tidak urusan belakangan, yang penting kami coba,” paparnya.

MatahariMall tak cukup puas hanya sebagai sebuah mall online saja. Bersama Chairman MatahariMall Emirsyah Satar, Hadi sepakat untuk mengembangkan bisnisnya sebagai salah satu roda penggerak perekonomian bangsa yang mampu diperhitungkan. Untuk itu tak hanya dibutuhkan bisnis yangprofitable, tetapi juga turut aktif di asosasi seperti idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia) untuk ikut membangun ekosistem bersama.

Perihal aplikasi mobile, Hadi menyatakan telah memilikinya dalam dua platform, Android dan iOS. Sementara ini aplikasi tersebut sedang dalam proses testing dan penyempurnaan. Dikatakan bahwa akan ada fitur tambahan MatahariMall yang hanya tersedia dalam aplikasi tersebut. 

EDITOR: SB BUDI W

Kurikulum Pelatihan HTML5 untuk Perempuan Indonesia

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Peranan wanita di dunia teknologi menjadi sorotan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Memanfaatkan waktu luang yang dimiliki ibu-ibu rumah tangga, Bekraf berencana membuat pelatihan bahasa teknis, khususnya yang berbasis HTML5. Diharapkan pelatihan ini dapat membantu memasok permintaan tenaga kerja dengan kemampuan pemrograman saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlaku akhir tahun ini.

“Kami merencanakan pembuatan kurikulum coding untuk ibu rumah tangga,” kata Kepala Bekraf Triawan Munaf yang menghadiri pembukaan Popcon Asia 2015 di Jakarta.

Seperti apa kurikulum yang nantinya akan diajarkan? Menurut Triawan, hingga kini masih digodok formulanya, namun pada intinya adalah fokus utama kurikulum tersebut agar ibu-ibu rumah tangga bisa memahami dan mengaplikasikan bahasa HTML5. HTML5 sendiri adalah bahasa yang digunakan untuk menampilkan situs Internet modern.

Idealnya kurikulum ini diberikan kepada anak-anak sekolah, namun menurut Triawan saat ini anak-anak sudah terlalu banyak dibebani oleh kurikulum yang sudah ada, sehingga menyulitkan penerapan pelajaran tambahan tersebut. Di sini peranan ibu-ibu rumah tangga, yang dianggap memiliki potensi besar, untuk menciptakan tenaga ahli baru yang menguasai sintaks HTML5.

“Yang belajar HTML5 itu sedikit sekali. Butuh tenaga itu, apalagi MEA jalan nanti,” tuturnya.

Untuk mendukung rencana tersebut, Bekraf tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan, lembaga, hingga inkubator yang bersedia membantu memberikan pembelajaran kepada ibu-ibu rumah tangga. “Ada beberapa perusahaan yang siap [bekerja sama],” ujar Triawan.

Triawan menargetkan kurikulum siap diimplementasikan akhir tahun ini di sejumlah lokasi tertentu. Nantinya proses pembelajaran bukan hanya terbatas pada teori, melainkan juga disediakan sarana untuk belajar, termasuk soal bandwidthInternet. Triawan sendiri belum memberikan gambaran jelas seperti apa calon peserta yang ideal untuk program ini.

Mereka yang telah mendapatkan pelajaran HTML5 diharapkan bisa membuat situs atau aplikasi baru yang dapat mengubah social challenge menjadi social entrepreneurship.Role model yang digunakan adalah Go-Jek, yang diklaim bersifat sederhana (dari sisi ide), tetapi mampu menyejahterakan masyarakat banyak.

OLEH : YENNY YUSRA
EDITOR : SB BUDI W

Melihat Kota Bekasi dari Kacamata Tamu

BEKASI, TEGARNEWS.com - Beberapa hari ini saya berkesempatan datang ke Kota Bekasi setelah lama puluhan tahun tidak berkunjung.

Tercengang saya begitu memasuki jalan bebas hambatan (tol) yang berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Bagaimana tidak? Selain lalulintas yang padat, beberapa mal dan pusat perbelanjaan megah raksasa hadir mencolok mata saya yang telah terbiasa dengan pemandangan alam hijau pedesaan yang asri, segar dan alami, dalam beberapa tahun terakhir ini.

Belok kiri pintu keluar Bekasi Timur arah ke Bulak Kapal dan Bantar Gebang, makin banyak dijumpai beraneka papan reklame memikat menandai kehadiran merek-merek supermarket asing, ditambah promosi apartemen dan perumahan elite yang mungkin saja juga dari luar negeri.

Berhamburan pemikiran segar di pikiran saya, yang pertama tentu saja Kota Bekasi telah menjadi sangat maju tak kalah dari Jakarta dan penyangga lainnya. Kemudian timbul kebingungan, kalau begini kondisinya, apa alasan Bekasi menjadi bahan candaan yang dalam bahasa gaulnya di- "bully" di media sosial dan pembicaraan kelas menengah beberapa waktu lalu.

Keliling Kota Bekasi untuk menyelesaikan beberapa misi tugas, selain mengunjungi sanak keluarga, semakin membukakan mata saya akan perkembangan pesat kota ini. Minimal, Kota Bekasi makin mulus jalannya, mobil-mobil mewah makin mudah dijumpai, hingga tingkat konsumsi dan hedonisme yang meningkat seiring maraknya mal hingga tempat hiburan seperti karaoke dll.

Semestinya dengan pertumbuhan ekonomi makro seperti ini, tingkat pendapatan riil masyarakat Kota Bekasi akan seiring sejalan. Dalam artian, pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan sudahlah bukan menjadi problem mayoritas, karena kebutuhan berikutnya bergeser ke persoalan pemenuhan psikis seperti pendidikan yang semakin tinggi, status sosial pergaulan hingga hal-hal remeh seperti gaya pemakaian gadget terbaru, tata bahasa yang nyentrik campur aduk dengan bahasa londo serta lainnya.

Memang seharusnya begitu, tapi sayang saya tak sempat untuk bertemu langsung dengan para petinggi Pemerintah Kota Bekasi untuk melihat dan bertanya langsung soal layanan publik yang telah berhasil dan atau sedang dikembangkan di kota ini. Kalau saja saya punya waktu dan akses ke wali kota atau pejabat pentingnya, mungkin rasa penasaran saya hilang.

Karena bagi saya simpel saja, ketika perizinan untuk puluhan hingga ratusan mal dan pusat perbelanjaan mewah asing begitu mudahnya dikeluarkan di Kota Bekasi, berarti lebih mudah lagi mengurus izin membuka universitas dan fasilitas pendidikan yang mencetak sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, belum lagi fasilitas kesehatan yang murah, layak dan berkualitas seperti Puskesmas dan RSUD pastinya lebih mapan dan menjangkau mayoritas tanpa harus bersusah payah merogoh kantong dalam-dalam, apalagi kalau cuma untuk mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, KK dll tentulah sangat cepat, mudah dan murah. Tak seperti kampung halaman saya yang mengurus apapun sepertinya harus sabar karena ada semacam kesepakatan tak tertulis di birokrasinya, "Kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah."

Semoga tak demikian di sini. Maju terus hai Kota Bekasi, selamat bekerja Pak Wali Kota, sejahterakan rakyat layani mereka sepenuh hati!

PENULIS: RICKY TAMBA

Nasib Nelayan Masih Belum Sejahtera

FOTO :  SB Budi W 

TEGARNEWS, JAKARTA - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan nasib nelayan tradisional selama 70 tahun usia Republik Indonesia tidak banyak beranjak, terutama tingkat kesejahteraannya, untuk itu dibutuhkan perhatian yang benar-benar dari pemerintah.

"(Nasib nelayan) tidak banyak beranjak, lebih parah lagi perumahan, akses air bersih dan sanitasi juga tidak berubah," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim di Jakarta, Minggu (2/8/2015).

Menurut Abdul Halim, tantangan yang dihadapi nelayan di sektor kelautan dan perikanan nisbi masih sama dengan yang terjadi selama 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di sektor kenelayanan, ujar dia, permasalahan yang ada masih seputar perlindungan wilayah tangkap, perlindungan jiwa nelayan, permodalan, dukungan pengolahan ikan melalui pembuatan "cold storage" dan akses pemasaran.

Sedangkan di sektor pembudidaya, lanjutnya, tingginya impor pakan membebani pembudidaya skala kecil dalam negeri, permodalan, serta akses pasar.

Sementara di sektor pelestarian ekosistem pesisir, ia meniai negara justru aktif menghilangkannya dengan pembangunan reklamasi pantai, tambang pasir besi dan pasir laut. Di sektor perempuan nelayan, menurut dia, sampai hari ini belum ada pengakuan terhadap kontribusi perempuan nelayan. "RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan mesti mengakomodasi kepentingan perempuan nelayan," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Riza Damanik mengatakan, pemerintah perlu lebih memperkuat organisasi dan koperasi nelayan untuk meningkatkan kapabilitas serta kesejahteraan nelayan tradisional di Tanah Air.

"Penguatan organisasi dan koperasi nelayan menjadi mutlak untuk menjadi motor penggerak pergeseran dari pengelolaan perikanan eksploitatif ke inovatif," kata Riza Damanik di Jakarta, Jumat (24/7/2015).

Menurut dia, dari lebih 13 juta orang yang dapat digolongkan sebagai masyarakat perikanan, sebanyak 51 persen beraktivitas di produksi, 38 persen di pemasaran, dan hanya 11 persen di sektor pengolahan. Ia berpendapat, penguatan sumber daya manusia bagi nelayan dan masyarakat perikanan diharapkan dapat mengubah komposisi tersebut untuk menjadi lebih berpihak pada kegiatan pascaproduksi di sektor kelautan dan perikanan.

Untuk itu, Riza juga menginginkan pemerintah dapat memperkenalkan ilmu dan teknologi terapan ke kampung-kampung nelayan guna meningkatkan nilai tambah dari produk perikanan yang terdapat di berbagai daerah di Tanah Air.

SUMBER: W E

Pemerintah Diingatkan Antisipasi Produksi Pangan

SB Budi W

TEGARNEWS, JAKARTA - Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian serius mengantisipasi produksi pangan akibat kemarau. Pasalnya, musim tanam dan panen akan mengalami gangguan.

"Perhatian terhadap aktivitas produksi berbagai produk pangan ini harus serius, dan ini menjadi tanggungjawab Kementerian Pertanian sebagai representasi pemerintah," kata anggota Komisi IV Andi Akmal Pasluddin kepada wartawan di Jakarta, Minggu (2/8).

Menurutnya, kegagalan tanam dan panen dapat mengakibatkan terganggunya stok pangan selama dua periode masa tanam.

Akmal mengakui, peringatan untuk mengantisipasi terhadap kekeringan telah disampaikan kepada pemerintah sejak dua bulan lalu, manakala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Kementerian Kehutanan berkoordinasi terkait antisipasi kebakaran hutan. Komisi IV menyampaikan bahwa ada ancaman besar yang harus dipersiapkan oleh Kementan akibat kemarau panjang yaitu gagal panen dan sulitnya mempersiapkan penanaman berikutnya.

"Kenyataan yang terjadi saat ini, hampir seluruh sentra produksi padi di Indonesia telah kering dan terjadi puso (gagal panen)," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

 SUMBER: RMOL

Rupiah Tembus Rp13.500, Menkeu: Bukan Tanggung Jawab Pemerintah

Gambar Ilustrasi 

TEGARNEWS, JAKARTA - Pada penutupan Jumat lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami pelemahan yang lebih dahsyat dan dipaksa menyerah pada mata uang negeri Paman Sam tersebut hingga menembus level Rp13.539 per USD (data Bloomberg) dan Rp13.542 per USD (data Yahoo Finance).

Menanggapi jatuhnya keterpurukan nilai tukar Garuda yang makin dalam, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan bukanlah tugas Pemerintah untuk mengeluarkan rangkaian kebijakan untuk mengamankan level rupiah.

Bambang mengatakan, rupiah yang terdepresiasi lebih dalam ini merupakan tanggung jawab otoritas moneter yakni Bank Indonesia. Menurut dia, Bank Indonesia lah yang seharusnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Kebijakannya ada di Bank Indonesia, nilai tukar bukan tanggung jawab kita, utamanya adalah tanggung jawab Bank Indonesia," kata Bambang pada Metrotvnews.com, seperti diberitakan Minggu (2/8/2015).

Bambang menekankan, pelemahan rupiah tidak membawa risiko pada sisi fiskal negara. Yang bisa terkena dampaknya kata dia yakni lebih konsen pada sektor riil yang pasti terpukul.

Dirinya pun menegaskan, melemahnya rupiah bukan karena faktor kesengajaan pemerintah untuk menaikkan ekspor. Pasalnya ekspor kini kian tergerus, surplus neraca dagang pun semakin menipis.

"Kita enggak membiarkan (rupiah jatuh karena) segala macam. Tanggung jawab mata uang di Bank Indonesia, jad tanya arahnya di Bank Indonesia," jelas dia.

Sekadar informasi, Bank Indonesia memang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, seperti yang diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

[SAW]