Anggota DPRD Bekasi Tidak Perlu Sombong Mengancam Pemanggilan Gubernur DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama 

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram ketika menanggapi niat pemanggilan dirinya yang dilontarkan DPRD Bekasi. Dalam persoalan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituding telah melanggar batas kuota pembuangan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi.

Ahok, sapaan akrab Gubernur mengaku tidak terima dengan tudingan tersebut. Menurutnya, dalam menanggapi persoalan ini anggota DPRD Bekasi tidak perlu terlalu sombong dengan mengancam pemanggilan dirinya.

"Kita kan tinggal bareng nih, kalau kamu mau sok-sokan begitu, tutup aja Bantargebang, suruh DPRD (Bekasi) tutup (Bantar Gebang). Elu Tutup aja, supaya Jakarta penuh sampah, ini jadi bencana nasional, gue kirim tentara buat nganter sampah yang masuk Bekasi," ujar Ahok kesal saat dikonfirmasi di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Persoalan seperti ini, sambung Ahok, sejatinya sering terjadi sejak dulu. Dimana anggota DPRD maupun Pemerintah Kota Bekasi kerap melayangkan ancaman ingin memanggil Gubernur pada persoalan sampah di Jakarta yang harus dikirim di TPST Bantar Gebang, Bekasi.

Namun, kata Gubernur, untuk mengatasi persoalan itu ada kesepahaman yang dijalin kedua pihak tentang tanggungjawab Pemprov DKI kepada daerah-daerah penyangga dalam bentuk dana hibah.

"Bukan DPRD sok-sokan begitu gitu lho. Sombong banget baru anggota DPRD. DPRD juga enggak pernah mayoritas sekarang. Sekarang DPRD yang mana? Jadi jangan terlalu sombong, baru jadi DPRD Bekasi aja. Selalu ngomong mau tutup, mau tutup, mau panggil saya. Emang siapa elu? Sok banget," ujar Ahok dengan wajah memerah.

Rencana pemanggilan Ahok ke DPRD Bekasi ini sebelumnya disuarakan Sekertaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Soloihin.

"Kami akan minta Pak Gubernur DKI Jakarta, untuk memberi penjelasan kepada kami soal banyaknya pelanggaran perjanjian bersama dengan Pemerintah Kota Bekasi," kata Solihin.

Dia menyebutkan, pelanggaran yang kerap dilanggar adanya ketidaksesuaian pembuangan sampah. Sekarang ini sampah yang disepakati hanya dibuang 5.000 ton per hari, ternyata bisa sampai 7.000 ton perhari.

"Dampaknya aroma sampah semakin menjadi, karena tiap hari banyak sekali sampah milik DKI yang dibuang," jelasnya.

Bukan hanya pelanggaran jumlah tonase, menurut Solihin, kendaraan truk milik DKI Jakarta, sering melanggar ketentuan jam operasional.

"Seharusnya mereka bisa beroperasi pukul 21.00 bukan pagi hari," ucapnya.

(steve/tn)

Bagus Lukito: Hari Santri Hari Kebangkitan Semua Umat

Sejumlah warga Nu melakukan pawai di kawasan Jalan Wahidin, Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (20/10). Sekitar 130 orang umat muslim NU melakukan perjalanan dari Tugu Pahlawan Surabaya sampai Tugu Proklamasi Jakarta untuk penyambutan Hari Santri Nasional pada Kamis (22/10). /Antara

BEKASI, TEGARNEWS.com - Di Kabupaten Bekasi, perayaan Hari Santri ditandai dengan kirab bendera dan pusaka pataka NU. Rombongan kirab itu berasal dari Surabaya menuju Jakarta melalui Kabupaten Bekasi.

Pertama kalinya, seluruh santri di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bekasi memperingati Hari Santri. Peringatan itu dirayakan setiap 22 Oktober, sesuai dengan keputusan pemerintah pusat.

Bagus Lukito, Ketua PCNU Kabupaten Bekasi mengatakan, rombongan kirab tersebut terlebih dulu bertandang ke Masjid Al Mujahidin, Kecamatan Cibarusah. Selanjutnya rombongan tersebut melanjutkan perjalanannya untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

“Memang rangkainnya panjang dan di Kabupaten Bekasi akan ke Cibarusah terlebih dulu sebelum ke Jakarta bertemu Presiden,” katanya.

Hari Santri diartikan juga sebagai momentum ukuwah umat. Karena peringatan ini merupakan tonggak sejarah perjuangan santri bagi Bangsa Indonesia.

“Ini merupakan momentum yang baik dan kami warga Nahdliyin tidak membeda-bedakan Hari Santri adalah untuk semua umat,” ujarnya.

Dukungan peringatan Hari Santri setiap 22 Oktober mendapat dukungan dari masyarakat. salah satunya dari Abdul Kholik, tokoh pemuda Cikarang. Menurut dia, dengan adanya peringatan ini maka kiprah santri di tingkat nasional akan terus meningkat.

“Jadi memang sepatutnya ada Hari Santri,” katanya.

Pengurus Besar NU, Said Aqil Siradj. Tanggal tersebut dipilih lantaran memiliki histori yakni perjuangan santri asal Jombang Jawa Timur saat melawan penjajah. Dia menambahkan dengan adanya Hari Santri Nasional sekarang santri tidak lagi dipandang sebelah mata dan inilah momentum kebangkitan santri. 

(steven/tn) 

LULUSAN STT EKUMENE DI PERSIAPKAN HADAPI MEA DAN GLOBALISASI

Ketua STT EKUMENE Wempie J Linturan / TN

JAKARTA, TEGARNEWS.com - STT EKUMENE memiliki 2 kampus, kampus pertama terletak Cempaka Mas blok C. no. 26 – 28 dan kampus kedua di jalan Musi no 29 Jakarta Barat. Dan pada hari Jumat (23/10) nanti akan mewisuda sarjana dan pasca sarjana (S2 dan S3).

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang STT EKUMENE, Tegar News menemui Ketua STT EKUMENE Wempie J Linturan di kantornya (20/10). “ STT Ekumene bisa menjadi kebanggaan bagi gereja, karena EKUMENE mempersiapkan pelayan-pelayan Tuhan dan tenaga pengajar yang berkompetensi” cetusnya memulai perbincangan . Lanjut Wempie STT ini mengutamakan peningkatan kualitas sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah. Kami akan memenuhi apa yang telah menjadi peraturan pemerintah tentang perguruan tinggi. Mulai dari tenaga pengajar yang memenuhi syarat yang diwajibkan pemerintah. Dan sudah mengantongi ijin operasional untuk pendidikan S1, S2 dan S3 dari Kementerian Agama.

Sesuai dengan namanyanya STT EKUMENE tidak terikat pada denominasi gereja tertentu. Hal ini dapat dilihat dari tenaga pengajar yang berasal dari berbagai latar belakang, ada yang berlatar belakang Katolik, Protestan, Pentakosta dan Advent demikian pula dengan mahasiswanya. Ada yang dari papua, NTT, Nias, menado dan tentunya dari pulau Jawa ini.

Jumlah tenaga pengajar di STT EKUMENE untuk 1 Prodi minimal 6 dosen, dan di STT kami ada 4 prodi jadi Ada 24 tenaga pengajar untuk pendidikan S1 dan ada 2 orang Profesor dan 10 doktor untuk pendidikan pasca sarjana. Selain doktor lulusan dalam negeri juga ada doktor lulusan dari luar negeri yang ijasahnya sudah disetarakan.

Saat ditanyakan apa pendapatnya tentang sekolah-sekolah tinggi yang di gerebek dan di tindak oleh Kemenristek Dikti, Wempie katakan “tindakan penggerebekan terhadap lembaga pendidikan itu tidak mendidik, sebab yang namanya pendidikan itu adalah pembinaan dan disiplin”. Menurut Wempie sekolah-sekolah tinggi tersebut yang belum memenuhi persyaratan harus dibina oleh pemerintah. Jadi bila masih ada yang kurang persyaratan sebaiknya dibina agar bisa segera memenuhi persyaratan yang ditetapkan. “Saya perhatikan memang masih ada STT yang kurang memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah”ungkap Wempie.

“STT Ekumene, selain sudah mendapat ijin operasional dari kementerian agama juga sudah terdaftar di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) untuk S1 dan S2 nya, sedangkan S3 baru akan tahun depan. Kuota dosen sudah memenuhi persyaratan, untuk fasilitas dalam proses peningkatan. Pangkalan Data kami bisa di akses secara online, forlapnya sudah 80 persen. Upaya peningkatan kualitas ini agar para wisudawan nantinya diharapkan bisa menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan era globalisasi”, jelas Wempie.

DR.IR. Imron Widjaja, M.M, M.Th, Pembantu Ketua (Puket) III STT EKUMENE

“Tema untuk acara wisuda pada hari Jumat (23/10)Menyambut Era Masyarakat ASEAN dan Globalisasi Dengan Pendidikan Holistik dan Berkualitas. Pemilihan tema ini menjadi spirit bagi para lulusan diharapkan memiliki kualitas untuk menghadapi persaingan yang ada. Memiliki daya untuk bersaing dengan orang-orang asing yang datang ke Indonesia. Bahkan memiliki kemampuan untuk mengajar di sekolah-sekolah di luar negeri”, Jelas Pembantu ketua III STT EKUMENE, DR. IR. Imron Widjaja, M.M, M.Th (20/10) .

Lanjut Imron para lulusan STT EKUMENE bukan hanya bisa mengajar di STT sendiri tapi sudah ada yang mengajar di PTS, bahkan ke depan di harapkan bisa menjadi kepala daerah. Pada hari Jumat (23/10) STT EKUMENE akan mewisuda program Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2 dan S3).

Acara wisuda nanti rencananya akan di buka oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, ibu Oditha Hutabarat. “Semoga ibu dirjen bisa hadir dan menyampaikan kata sambutannya saat wisuda nanti” jelas Imron. Imron juga menyampaikan bahwa Ibu Dirjen adalah salah satu penguji Tesis,

(Moko/TN)

Murfati Lidianto: Sekolah yang Belum Mendapatkan Bantuan Bisa Mengajukan ke Pemda

Murfati Lidianto, Komisi D, Fraksi GERINDRA DPRD kota Bekasi / Tegar News

BEKASI, TEGARNEWS.com - Sudah lebih dari 365 hari 50 anggota DPRD Kota Bekasi sejak di lantik Senin (11/8/2014) di gedung DPRD, Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur. Pelantikan saat itu diwarnai demonstrasi mahasiswa yang mengingatkan agar anggota dewan yang baru (2014-2019) tidak melupakan janjinya. Meski sempat terjadi ricuh karena demonstran memaksa masuk tapi di halangi satpol PP. Kericuhan tidak berlangsung lama, dan demonstrasi berakhir damai. Salah satu tuntutan mahasiswa adalah meminta Dewan mengawasi pelaksanaan Penerimaan siswa melalui online, agar berjalan optimal.

Untuk berbicara tentang perkembangan pendidikan di kota Bekasi Tegar News membuat janji wawancara khusus dengan anggota dewan Kota Bekasi Murfati Lidianto, SE, dari Fraksi GERINDRA. Tidak ada kesulitan untuk janjian wawancara karena ditepati oleh anggota dewan Murfati dari komisi D Senin (19/10) di daerah Harapan Indah. Berikut wawancara Khusus Reporter Tegar News, Endharmoko dengan Murfati.

Bagaimana hasil Evaluasi ibu dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di kota Bekasi?

"PPDB online yang kemarin berjalan dilakukan dua tahap yaitu 100 persen online dan 10 persen untuk bina lingkungan. Namun untuk tahap bina lingkungan ini tidak berjalan dengan baik. Banyak siswa-siswa yang tidak terakomodir dengan baik . Sehingga di tahun 2016 nanti di harapkan hanya 100 persen online sehingga bisa lebih transparan. Untuk siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menegah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masuk negeri saya ucapkan selamat, sedangkan yang tidak masuk sekolah negeri jangan lekas kecewa karena masih bisa masuk sekolah swasta. Ada anggaran pemerintah sebesar 11 Milyar yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini diberikan melalui Dinas Pendidikan (Disdik). Syaratnya hanya dengan membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Lalu surat ini di berikan kepada sekolah yang dipilih. Bantuan ini berupa iuran dan uang muka. Untuk buku dan seragam dibeli sendiri. Sehingga selama 3 tahun tidak perlu khawatir lagi pembiayaan sekolah.

Dari pantauan Tegar News dibeberapa sekolah temukan kondisi perlengkapan dan peralatan di sekolah seperti meja dan kursi sudah banyak yang rusak, apa yang Komisi D sudah perbuat?

"Iya komisi D berpandangan untuk menunjang kegiatan pendidikan sudah menganggarkan pengadaan Meublair. Penganggaran ini berdasarkan hasil kunjungan kami ke SD, SMP dan SMA di Bekasi. Memang kami juga menemukan meja dan kursi banyak yang sudah rusak. Semoga Dinas pendidikan (Disdik) kota Bekasi bisa merealisasikan pengadaan Meublair ini secepat mungkin. Dan selain itu juga komisi D sudah upayakan agar sekolah-sekolah ini bisa menambah 2 ruang kelas baru supaya bisa menampung jumlah siswa, artinya satu kelas tidak melebihi kapasitas".

Lalu apa lagi yang sedang dikerjakan Komisi D?

"Komisi D juga mengusulkan perlu dilakukan rotasi dan mutasi kepala sekolah. Kami menemukan di beberapa SD yang kepala sekolah (Kepsek) nya sudah memasuki usia pensiun tapi masih menjabat kepala sekolah. Kami mengusahakan agar Kepsek yang sudah pensiun ini di mutasi atau di rotasi sesuai dengan kredibilitas yang dimiliki Kepsek. Program ini sudah berjalan hampir setengah tahun. Komisi D melihat hasilnya sudah kelihatan baik dan selanjutnya akan kami lakukan di tingkat SMP dan SMA. Dalam beberapa bulan ke depan komisi D akan berkomunikasi dengan disdik. Untuk menduduki posisi kepala sekolah dilakukan serangkaian tes, ada tes kemampuan dan tes fisik.

Bagaimana kondisi pendidikan di kota Bekasi menurut Anda?

"Pendidikan di kota Bekasi saat ini sudah semakin baik. Ada Bosda. Bantuan yang diberikan daerah untuk sekolah-sekolah. Untuk sekolah yang belum mendapatkan bantuan bisa mengajukan ke Pemda. Untuk pungutan Sumbangan Dana Pendidikan sebesar 2 juta yang di atur dalam Surat Keputusan Walikota bulan Juli 2015 lalu, dewan sudah mengetahuinya, namun kami belum melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk mengetahui apakah ada orang tua siswa yang tidak mampu membayar pungutan tersebut. Kami akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan komite sekolah terkait pungutan tersebut".

Ok bu, terkait Darurat Anak (kejahatan seksual terhadap anak), apakah menurut ibu nama yang tertera di seragam siswa perlu di hapus untuk menghindari pelaku kejahatan ? Karena dengan nama yang tertera di seragam memudahkan para pelaku kejahatan mengelabui siswa seolah-olah mengenal siswa tersebut dengan memanggil namanya, padahal pelaku melihat nama siswa dari seragamnya.

"Iyah saya prihatin dengan berbagi tindak kekerasan terhadap anak-anak. Apalagi yang baru-baru ini terjadi seorang siswa yang menusuk gurunya sendiri. Untuk penggunaan nama siswa yang tertera di seragam sekolah menurut saya tidak perlu dihilangkan. Tujuan dari adanya nama di seragam sekolah ini supaya guru-guru bisa mengenal siswanya . Untuk mencegah tindakan penculikan dan pelecehan seksual terhadap anak, dari rumah orang tua sebaiknya berpesan kepada anaknya untuk waspada, jangan mudah ikut ajakan siapapun apalagi orang yang tidak dikenal. Si anak harus terus diingatkan orang tua. Saya juga menghimbau, para pengajar membatasi hubungan guru dan siswa agar tidak seperti hubungan antar teman. Guru tetap harus menjaga wibawanya agar siswa hormat dan patuh terhadap guru. Menjaga jarak dengan murid bukan berarti harus galak. Perlu di evaluasi Guru untuk memberikan perhatian kepada siswa tanpa kedekatan yang memicu tindakan yang tidak diinginkan".

(Moko/Steve)

Sosialisasi Program, Cabup Oking Tebar Ikan dan Dialog Petani

PESISIR BARAT, TEGARNEWS.com - Calon Bupati Pesisir Barat, Oking Ganda Miharja menebar 10 ribu bibit ikan dan berdialog dengan ratusan petani di Bendungan Way Biha Pekon Pakunegara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Rabu (21/10/2015).

Dalam acara yang digagas ormas Pejuang Siliwangi Indonesia (PSI) tersebut, cabup nomor urut 4 ini memaparkan 4 Piagam Perjuangan Rakyat yang menjadi program unggulan yang akan dilaksanakan jika terpilih dalam Pilkada 9 Desember 2015 mendatang.

"Permasalahan pupuk akan diselesaikan dengan Kartu Tani Sejahtera. Begitu pula dengan tersedianya bibit unggul, pembinaan dan pemberdayaan petani," ujar Oking dalam dialog.

Selain itu, penuntasan krisis listrik, industrialisasi daerah, penyelesaian sengketa agraria serta pendirian perguruan tinggi di Krui masuk dalam program unggulan pasangan yang akrab disapa Oking-Top.

"Tak ada yang tak mungkin. Apa yang tercantum dalam 4 piagam perjuangan rakyat sudah kami analisa dan pasti terealisasi," tambahnya.

Ratusan warga yang hadir terlihat antusias berdialog dengan Oking Ganda Miharja. Turut hadir tim pemenangan, antara lain Donna Sorenty Moza (PSI), Nurul Hidayat (PRD), Ketua Bappilu PDI Perjuangan Pesisir Barat Ripzon Efendi dan Sekretaris Kanadi.

PENULIS: RICKY TAMBA

Lukman Hakim Saifuddin: Kepercayaan Masyarakat terhadap Pendidikan Islam semakin Tinggi.

Foto: Kementerian Agama Republik Indonesia

JAKARTA,TEGARNEWS.com - Tangerang Selatan (Pinmas) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan Islam semakin tinggi. Peluang pendidikan Islam luar biasa meningkat. Hal ini bisa kita lihat makin tingginya kepercayaan orang tua untuk mencari pendidikan berbasis agama, khususnya Islam dalam menyekolahkan putra-putrinya. Kita bisa melihat, dewasa ini, menjamur pendidikan Islam terpadu, pesantren modern dangan sistem boarding school, meski biaya pendidikannya tinggi.

“Jangan sampai peluang ini melayang, kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin,” terang Menag saat memberi sambutan pada Pembukaan Konferensi Penulisan Karya Ilmiah ke-I di Gedung Serbaguna, Madrasah Insan Cendekia Serpong, Banten, Selasa (20/10).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Madrasah, M Nur Kholis Setiawan, Kakanwil Banten Agus Salim, Kakankemenag Tangerang Selatan Zainal Arifin, para peserta (kepala madrasah) dari Jabar, DKI dan Banten, serta civitas akademik MAN IC Serpong.

Dalam konferensi yang mengusung tema “Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Riset”, hadir sebagai pembicara Prof. Dr.  Azyumardi Azra (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Imam Tholkah (Balitbang Kemenag), Aquirani Ph. D (Unpad), Imam Budi P (Ubinus), Dr Engkos Kosasih (UPI) dan Darno Raharjo (MAN IC Serpong).

Menag melihat, Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam (biodiversitas) luar biasa, hanya kalah dari Brazil yang mempunyai Amazon.

“Meski demikian, sayang sekali hingga hari ini, obat-obatan, kita masih banyak import, padahal kita mempunyai tanaman obat yang banyak. Hal ini karena kita masih tergantung dengan hasil riset negara lain. Untuk itu, tradisi education plus research sangat penting digalakkan di negeri ini,” ungkap Menag.

Ke depan, Menag berharap ada alumni madrasah yang mampu meraih nobel di bidang science. “Semoga, Konferensi ini mampu menjadi momentum untuk menumbuhkan research habit,” harap Menag. 

(steve/tn).

Kamaruddin Amin: Setidaknya ada 5 Alasan Penetapan Hari Santri Nasional

Foto: Kementerian Agama Republik Indonesia

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Awal kemunculan keputusan Hari Santri Nasional(HSN) adalah agar negara hadir dan memberikan perhatian, pengembangan terhadap santri dan pesantren dan juga memperhatian anggaran pendidikan. Pesantren didorong dapat hadir menjadi driving force yang dapat mengintegrasikan ideologi sosiologis dan politik kepada seluruh umat Islam Indonesia. Demikian disampaikan Dirjen Pendidikan Islam saat Konperensi Pers Pencanangan Hari Santri Nasional di Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, Senin (19/10).

Kamaruddin Amin menjelaskan, setidaknya ada 5 alasan penetapan Hari Santri Nasional yang akan jatuh tanggal 22 Oktober 2015 dan akan dicanangkan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertama, sebagai pemaknaan sejarah Indonesia yang genuine dan authentic yang tidak terpisahkan dari episteme bangsa, di mana Indonesia tidak hanya dibangun dengan senjata, darah dan air mata, tetapi berdiri karena keikhlasan dan perjuangan para santri relijius yang berdarah merah putih, sebagaimana dengan sempurna dilakonkan Oleh Hasyim Asy ari, Ahmad Dahlan, A Hassan, Muhammad Nasir, Cokroaminoto, dan tokoh besar lainnya, 

Kedua, secara sosio politik mengkonfirmasi kekuatan relasi Islam dan negara. Indonesia dapat menjadi model dunia tentang hubungan Islam dan negara, Ketiga, meneguhkan persatuan umat Islam yang telah terafiliasi dan menyejarah dalam ormas islam dan parpol yang berbeda, perbedaan melebur dalam kesantrian yang sama, Keempat, Mainstreaming santri yang berpotensi termarjinalkan oleh derasnya arus globalisasi. 

“Penetapan hari santri tentu tidak hanya bersifat simbolik formalistik, tetapi dalam bentuk afirmasi realistis terhadap komunitas santri,” kata Kamaruddin Amin.

Kelima, menegaskan distingsi Indonesia yang relijius demokratis atau upaya merawat dan mempertahakan religiusitas Indonesia yang demokratis di tengah kontestasi pengaruh ideologi agama global yang cendrung ekstrim radikal.

“Islam Indonesia kontemporer yang demokratis, progresif, moderat, toleran, inklusif, apresiatif terhadap diversitas budaya dan agama tidak bisa dilepaskan dari kontribusi fundamental para santri,” ujar Kamaruddin Amin.

Dalam penetapan HSN ini, Kamaruddin berharap pemerintah dan santri harus terus bersinergi mendorong komunitas santri ke poros peradaban Indonesia. Santri jangan hanya sebagai penonton, cemburu dalam dialektika sosial budaya ekonomi politik Indonesia. 

Pesantren sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan tafaqquh fiddin terus kiranya berkontribusi dan mencetak ulama, agaen perubahan yang menjadi garda terdepan dalam membelaNegara Kesatuan Republik Indonesia. Selian itu, pesantren kiranya dapat mempromosikan gerakan anti narkoba, gerakan anti radikalisme, gerakan santri amar makruf nahi munkar, hingga pada santri yang melek dunia perbankan, melek sain dan teknologi. 

“Jika sinegri ini dapat diwujudkan maka santri akan menjadi komunitas penting yang akan menopang Indonesia sejahtera di masa akan datang,” tutup Kamaruddin Amin. 

(steve/tn).

Jokowi Tetapkan Hari Santri, PMII Sayangkan Muhammadiyah Menolak

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyayangkan penolakan sebagian kelompok atas penetapan Hari Santri Nasional (HSN). 

Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden tentang HSN setiap tanggal 22 Oktober. Tetapi, Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan menolak HSN.

"Kami sangat menyayangkan ada pihak yang tidak terima terhadap HSN. Kyai dan santri adalah salah satu kelompok yang tulus berjuang dan mempertahankan republik ini," ujar Sekretaris Bidang Agama dan Fatwa PB PMII, Yakin Simatupang, Rabu (21/10/2015).

Menurut PMII, penetapan HSN merupakan bentuk apresiasi negara terhadap perjuangan kaum santri dan para Kyai. Juga, HSN bukan untuk kelompok tertentu, tetapi berlaku untuk seluruh umat Islam.

"Sejarah sudah membuktikan loyalitas dan dedikasi para Kyai dan santri di Indonesia untuk membangun dan mengawal NKRI," tandasnya.

PENULIS: RICKY TAMBA

Setahun Jokowi-JK, Prodem: Reshuffle Kabinet, Turunkan Harga, Berantas Mafia!

JAKARTA, TEGARNEWS.com - "Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, harapan hidup rakyat Indonesia yang lebih baik kian memudar," ujar Ketua Presidium Pergerakan Aktivis untuk Reformasi dan Demokrasi (Prodem) Andrianto kepada Tegar News, Selasa (20/10/2015).

Bersama barisan aksi ke DPR RI, Prodem mengingatkan bahwa awal keterpurukan Pemerintahan Jokowi-JK dimulai dari pembentukan Kabinet Kerja yang asal-asalan, proneoliberalisme dan antirakyat. Banyak kebijakan para menteri yang ngawur sehingga berimbas pada kehidupan mayoritas rakyat Indonesia.

"Kita memasuki fase krisis ekonomi jilid 2 yang dapat berujung pada kefatalan republik. Krisis kali ini akan berat karena fundamental sektor riil juga terhantam telak akibat harga bahan bakar minyak yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Kita patut waspada, akankah turbulensi ini akan menghujam ke jantung kekuasaan," tutur Andri lagi.

Dalam aksi setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Prodem menuntut Tritura baru yakni:

1. Reshuffle Kabinet Kerja dari unsur neoliberalisme pro aseng dan asing!

2. Turunkan harga BBM, TDL dan sembako kebutuhan rakyat!

3. Berantas mafia di sektor migas, pertambangan, impor dll!

PENULIS: RICKY TAMBA

Banten Tuan Rumah Hari Jadi Santri Nasional

Provinsi Banten / Tegar News

BANTEN, TEGARNEWS.com – Hari jadi Santri Nasional akan diselenggarakan di kantor Gubernur Banten, pada Kamis tanggal 22 Oktober 2015 M / 9 Muharrom 1437, dihadiri Presiden RI beserta 30 Gubernur dari berbagai Provinsi di Republik Indonesia.

Berikut susunan acara hari jadi Santri Nasional:

1. Dari jam 09:00-Dzuhur *Pawai Keliling

2. Ba'da Dzuhur-Sore: *ISTIGOTSAH & DZIKIR yang akan dipimpin oleh:
Syeikhunaa Abuya KH. M. Murtadho Dimiyathi (AbuyaCidahu).

*Do’a oleh:Syeikhunaa Wa Qudwatunaa Wa Imamunaa Abuya KH. A.
Muhtadi Dimyathi (Abuya Cidahu)

3. Ba'da Maghrib/Isya: Pembacaan Asma' Badar oleh: Para Santri Cidahu Khususnya,
Santri Banten Umumnya.

4. Setelah itu, baru acara dari pihak Pemerintah Prov. Banten

*Begitu pula di hadiri oleh: Bapak Presiden RI beserta 30 Gubernur dari berbagai Provinsi
di Republik Indonesia.

*Tempat /Lokasi: di kantor Propinsi Banten-Palima.

(Andre/Steve)

Aksi Damai Dibubarkan, PMII: Pemerintahan Jokowi-JK Antikritik!

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Aksi "Evaluasi 1 Tahun Jokowi-JK" yang dilakukan oleh kader dan jajaran Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) di depan Istana Negara berujung dengan bentrokan keras, Senin (19/10/2015) sekitar pukul 15.30 WIB.

Aparat kepolisian bertindak represif dengan membubarkan aksi damai PMII hari ini. 4 orang masuk rumah sakit, puluhan luka-luka, bahkan Ketua PC PMII Jakarta Pusat Daud mengalami luka parah, dan beberapa peserta aksi yang berasal dari Jabodetabek belum ditemukan keberadaannya.

Anggota PMII yang mengalami luka

"PB PMII mengecam tindakan represif aparat. Kekerasan yang dialami mahasiswa dan rakyat hari ini di depan Istana Negara adalah bukti bahwa Pemerintahan Jokowi-JK antikritik," ujar Ketua Umum PB PMII Aminuddin Ma'ruf kepada Tegar News.

Saat ini, PB PMII terus melakukan evaluasi dan konsolidasi guna melanjutkan perjuangan mengingatkan Jokowi-JK akan janji Nawacita di Pilpres 2014 lalu.

"Kami telah mengabarkan kepada para sahabat PMII, dan besok akan dilakukan aksi serentak di 300 cabang se-Indonesia guna mengecam represivitas aparat, dan terus mengingatkan janji Jokowi-JK. Tangan terkepal maju ke muka. Hidup mahasiswa dan rakyat Indonesia!" seru Aminuddin Ma'ruf.

PENULIS: RICKY TAMBA

PGIW DKI: Stop Kekerasan Atas Nama Agama

PGIW DKI JAKARTA / tegarnews

Menyikapi tragedi kemanusiaan berlatar belakang agama yang terjadi di Singkil, Aceh selasa (13/10) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Jakarta menyatakan sikap yang di sampaikan oleh sekum PGIW Jakarta Manuel Raintung bersama Ketua PGIW Supriatno hari sabtu (17/10) di Resto Talk2 Jakarta Timur. pernyataannya sebagai berikut:

1. PGIW DKI mengajak seluruh elemen keagamaan untuk meletakkan nilai-nilai luhur agama, seperti: sikap saling menghormati, cinta kasih, toleransi, persaudaraan sebagai pondasi tata pergaulan sosial. Dan agar kita tetap konsisten menjadikan agama kekuatan integratif atau perekat sosial di tengah-tengah masyarakat yang plural. Kami juga menghimbau segala bentuk perbedaan pandangan, sikap bahkan keyakinan hendaknya didialogkan dengan mengedepankan sikap-sikap dan perilaku nir-kekerasan (non-violence).

2. PGIW DKI meminta dengan sangat agar aparat negara tetap bertindak secara profesional, tanggap, adil dan tidak berpihak pada elemen masyarakat tertentu ketika terjadi konflik antar elemen masyarakat. Karena aparat merupakan elemen negara yang mempunyai mandat rakyat untuk melindungi rakyat tanpa terkecuali, terlebih kepada elemen masyarakat yang tengah berada pada posisi terancam tindakan anarkis. Kami menyesalkan pimpinan daerah dan aparat di Singkil yang tidak mampu memediasi konflik antar masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan memakai jalur hukum yang berlaku. sehingga berakibat massa yang intoleran dan anarkis memperoleh keleluasaan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

3. PGIW DKI menyikapi menjelang hajat politik, yaitu PILKADA, kami mengajak agar semua pihak tidak tergoda menjadikan sentimen agama menjadi alat tukar atau bargaining politk untuk menarik keuntungan politik. Karena hal tersebut akan merendahkan keluhuran nilai agama, sekaligus berpotensi mengorbankan keutuhan kesatuan atau kohesivitas masyarakat. Agama hendaknya ditempatkan menjadi sumber kekuatan moral dalam berpolitik, bukannya agama semata-mata untuk mencari dukungan politik untuk pihak tertentu.

4. PGIW DKI ikut merasakan bersama umat kristen yang mengalami kendala dalam menjalankan ibadahnya dan mencari perijinan pembangunan tempat indah, menilai bahwa regulasi negara, jangan diperberat dengan regulasi sosial di bidang keagamaan yang mempersulit umat beragama menjalankan kewajiban agamanya, terutama dalam perijinan pembangunan tempat ibadah. Regulasi tempat ibadah hendaknya lebih pada aturan-aturan yang mengikat dari teknis bangunan.

5. PGIW DKI menilai bahwa kasus-kasus konflik bernuansa keagamaan di Singkil dan Tolikara merupakan fenomena gunung es, dengan demikian potensi konflik di tempat yang berbeda terjadi bisa juga. Terlihat dari laporan tahunan lembaga Setara dan wahid institute yang menyatakan masih tingginya pelanggaran atas kebebasan kehidupan beagama. Untuk itu, kami mendesak negara dan pemimpin-pemimpin yang dipercayai rakyat untuk memimpin rakyat untuk mengantisipasi dan mencari solusi konflik yang bersifat jangka panjang.

6. Kepada umat kristen, kami mengajak agar terus-menerus meningkatkan fungsi sebagai “garam”, dan mewujudkan panggilan “menyejahterakan kota” di mana kita ditempatkan Tuhan. Dengan demikian, umat kristen akan ditempatkan sebagai mitra strategis yang dibutuhkan bukan elemen yang tidak disukai elemen masyarakat lain. Kami mengajak umat kristen untuk tanpa lelah dan tanpa jeda memperkuat tali relasi lintas iman. Bagi saudara kami di Singkil kami ikut mendoakan semoga Tuhan menguatkan di tengah deraan kesulitan dan penderitaan individu dan kolektif yang mendalam. Sekaligus mendoakan agar situasi keamanan cepat pulih kembali, dan dalam kepahitan sekalipun tetap mampu melakukan langkah introspeksi agar ke depan kita bisa hidup lebih baik. Pada kesempatan ini kami mengajak kepada umat kristen dan umat beragama lain untuk bahu-membahu menyingsingkan baju dan membantu Saudara-saudara kita yang ada di Singkil.


( Moko / Budi )

Inilah Tujuh Nama Korban Meninggal Kebakaran Hutan di Gunung Lawu

Gunung Lawu Terbakar / Antara

MAGETAN, TEGARNEWS.com - Terjadi kebakaran hutan di Gunung Lawu akibat perapian/api unggun yang ditinggal dan belum dipadamkan, mengakibatkan tujuh orang meninggal dan dua kritis.

"Hingga saat ini tercatat tujuh orang meninggal dunia dan dua orang luka berat akibat kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu. Semua korban meninggal dunia dibawa ke RS Magetan," kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, dalam siaran pers yang diterima redaksi Tegarnews.com, Senin (19/10).

Tim gabungan, lanjutnya, dari BPBD, Perhutani, Koramil 0804/02 Plaosan, Polri, AGL (Anak Gunung Lawu), relawan, dan masyarakat masih melakukan pemadaman, pendinginan dan penyisiran di lereng Gunung Lawu untuk memastikan apakah masih ada korban atau tidak.

Ini nama korban meninggal dunia:

1. Awang (20 thn), Ngawi.

2. Sumarwan (50 thn), Ngawi.

3. Nanang Setyo Utomo (17 thn), Ngawi.

4. Rita Septi (14 thn), Ngawi.

5. Joko Prayitno, Kebun Jeruk, Jeruk. Jakarta.

6. Nanang (siswa SMK PGRI), alamat belum diketahui.

7. Mr. X, masih dalam identifikasi.

Korban luka berat :

1. Eko Nurhadi (45 thn) dari Brangol RT 2/RW 1 Brangol Kec. Karangjati Ngawi dirawat di RSUD dr. Sudono.

2. Novi Dwi Estiwati (14 thn) alamat Jl. Rajawali Kel. Beran RT 04/RW 01 Kec Ngawi, Kab. Ngawi di rawat di RSUD Mardi Solo.

Menurut Sutopo, hingga saat ini jalur pendakian pos pendakian Cemoro Sewu masih ditutup sejak 16/10/2015. Mengingat kondisi cuaca makin kering. Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah lebih dari dua bulan tidak hujan menyebabkan semak belukar kering dan mudah terbakar.

"Untuk itu dihimbau agar para pendaki gunung untuk mematikan api unggun atau sumber dimatikan dengan sempurna. Pastikan api benar-benar sudah padam. Jika perlu ditimbun dengan tanah. Angin kencang seringkali menyebabkan api hidup kembali dan membakar semak belukar di sekitarnya. Hal ini sudah sering terjadi yang menyebabkan hutan-hutan di gunung di Jawa terbakar," imbaunya.

(Andre/budi)

Garuda Indonesia Digugat Pramugari!

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Sebanyak 33 orang pramugari menggugat perusahaan penerbangan Garuda Indonesia di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta, Senin (19/10/2015).

Pramugari Garuda dipaksa pensiun pada usia 46 tahun. Untuk itu, para pramugari menuntut agar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tunduk pada Penjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur pensiun pada usia 56 tahun dan tidak diskriminatif.

Pramugari Sri Yanelvia Dewi mewakili 33 pramugari lainnya, didampingi pengacara Budi Santoso menghadiri sidang pertama di PHI Jakarta, Senin (19/10) pagi. Dalam sidang gugatan pertama melawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Sri Yanelvia Dewi sebagai penggugat didengar keterangannya dalam perkara hubungan industrial yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Indstrial (PHI) Negeri Jakarta Pusat dengan register nomor: 236/PDT.SUS.PHI/2015/PN.JKT.PST.

Pada tahun 2003 PT Garuda Indonesia membagikan formulir pensiun usia 46 tahun pada pramugari pesawat Garuda Indonesia. Padahal pensiun diatur pada usia 56 tahun.

“Habis terbang kami disodorin formulir dengan kop surat Garuda, tinggal isi nama dan tanda tangan. Temen-temen isi aja formulir itu. Waktu itu belum ada PKB. Tapi setahu kami seharusnya pensiun 56  tahun,” ujar salah seorang pramugari yang tidak mau disebut namanya karena diintimidasi.

Ia menjelaskan, perusahaan penerbangan ini kemudian mengeluarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2012-2014 dan 2014-2016. Kedua PKB itu mengatur pensiun tetap pada usia 56 tahun.

“Maka kawan-kawan membatalkan formulir permohonan pensiun pada usia 46 yang ditandatangani pada tahun 2003-2004 itu,” jelasnya.

Namun lanjutnya, perusahaan menolak pembatalan tersebut dan menetapkan pensiun pada usia 46 tahun.

“Lah itu kan memotong hak pensiun 10 tahun bagi pramugari kan. Perusahaan hanya mengabulkan pembatalan pensiun 46 tahun pada 3 orang orang pramugari. Ini kan diskriminatif,” ujarnya.

Perselisihan antara pramugari dengan Garuda Indonesia menurutnya sudah melewati mediasi di Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat, namun mediasi gagal dan dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Padahal Dinas Tenaga Kerja menganjurkan pada perusahaan agar membatalkan formulir pensiun 46 tahun dan harus mematuhi PKB yaitu pensiun pada usia 56 tahun. Tapi Garuda menolak,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan sebanyak 2 orang sudah tidak dibayar haknya bekerja, padahal masih berperkara dan belum ada keputusan dari PHI.

"Kata perusahaan nanti kalau menang kami bayar. Padahal masih berperkara,” ujarnya. 

EDITOR: RICKY TAMBA

SUMBER: Bergelora.com

Lestarikan Adat Batak, Hari Ulos Dirayakan di Jakarta dan Sumut

Simbolisasi Kain Ulos dan Rumah Batak

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Komunitas Etnis Batak merayakan Hari Ulos di Jakarta dan Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (17/10/2015). Untuk di Jakarta, kegiatan dipusatkan di Anjungan Sumut Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Untuk diketahui, kain ulos adalah kain tenunan khas Tapanuli/ Batak yang menjadi simbol adat-istiadat dalam segala sendi kehidupan bermasyarakat, mulai dari menikah, pesta kelahiran anak, serta lainnya. Kain ulos menjadi semacam tali perikatan persaudaraan, sekaligus menjadi simbol keindahan karya seni dari Tanah Tapanuli sejak ratusan hingga ribuan tahun lampau.

"Ini adalah bentuk rasa cinta melestarikan budaya Batak. Acaranya macam-macam, termasuk tari tortor bersama,"  ujar Efendy Naibaho, Ketua Harian Punguan Pomparan Si Raja Oloan  Boru Bere se-Indonesia kepada Tegar News.

Melalui pesan Blackberry Messenger (BBM), Kordinator Nasional Yayasan Pusuk Buhit tersebut menjelaskan bahwa acara Hari Ulos tersebut diselenggarakan bersama antara lain oleh Anjungan Sumatera Utara TMII, KOPI Sumut (Komunitas Kombur Kombur Para Pemerhati Sumatera Utara), KONSENTRA (Komunitas Seniman Sumatera Utara).

"Di Medan dipusatkan di Jalan Sei Galang di Sekretariat Punguan Pomparan Si Raja Oloan dengan makan itak gurgur bersama, Orasi Kebudayaan Manguji Nababan, fashion show ulos,  pemajangan ulos terpanjang dan lain-lain. Sementara untuk di Tapanuli dipusatkan di Laguboti oleh Juli Hutapea dan kawan-kawan," ujar Efendy Naibaho lagi.

Melalui Hari Ulos, dia menyerukan salam persatuan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya dari etnis Batak. "Salam persatuan. Horas tondi madingin, pir tondi matogu. Horas!" pungkas Efendy Naibaho.

PENULIS: RICKY TAMBA

FOTO: worldbatakcommunity.blogspot.com

Persiapan Pengamanan Piala Presiden

olisi akan geledah Bobotoh sebelum berangkat ke GBK (Foto: Wahy Putro A/Antara)

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Sejumlah mobil patroli kepolisian berkeliling di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, kendati laga final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung dan Sriwijaya FC Palembang baru akan digelar besok, Minggu 18 Oktober 2015.

Terik matahari siang menjelang sore hari di kawasan SUGBK juga tidak mengganggu puluhan anggota kepolisian yang berjaga di setiap pintu masuk kompleks olahraga ini. Beberapa di antaranya berkeliling dengan berjalan kaki sambil berbincang dengan sesama anggota kepolisian.

Bus-bus besar kepolisian dan kendaraan water canon pun parkir di dekat pintu masuk utama SUGBK berdekatan dengan sejumlah mobil operasional wartawan televisi yang juga memantau kondisi stadion sebelum duel dua klub raksasa di Indonesia ini.

Kondisi lalulintas dari tol dalam kota yang menuju keluar Senayan juga terpantau kondusif dengan adanya sejumlah petugas kepolisian berjaga. Kondisi serupa juga terpantau di sejumlah titik Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Asia Afrika menuju kompeks SUGBK.

Pihak Polda Metro Jaya memang telah menyiapkan 9.041 personel gabungan untuk mengamankan pertandingan final, tidak hanya di sekitar SUGBK melainkan juga di jalur-jalur lalulintas yang akan dilalui suporter Persib Bandung.

Hal itu untuk mengantisipasi adanya oknum yang mengganggu ketertiban maupun provokasi pada laga final yang dihadiri suporter Persib Bandung, Bobotoh dan Viking, yang dikenal kontra dengan pendukung klub tuan rumah Persija Jakarta.

Di sisi lain, tidak ada kerumunan suporter Persib Bandung yang terlihat di kawasan ini. Namun sejumlah kelompok kecil (tiga sampai empat orang) suporter Sriwijaya FC terlihat di sudut-sudut luar stadion untuk mencari tiket pertandingan besok.

"Kami mencari tiket untuk besok karena kami belum punya dan belum tahu di mana bisa mendapatkan tiket itu," kata Agus pendukung Sriwijaya FC yang datang langsung dari Palembang saat ditemui di kawasan SUGBK, Sabtu.

Sama seperti Agus, Mahyadi yang datang langsung dari Palembang untuk menyaksikan laga ini juga berkeliling kompleks stadion untuk mencari lokasi penjualan tiket.

"Takutnya sudah jauh ke sini tidak dapat tiket," kata Mahyadi yang menginap dua malam di Jakarta untuk menyaksikan laga ini.

Selain sejumlah calon penonton yang sibuk mencari tiket, sejumlah muda-mudi juga terlihat sedang berolahraga sepeda di kawasan SUGBK tanpa cemas adanya potensi bentrok suporter sepakbola.

"Kalau enggak diprovokasi, saya yakin pertandingan sepak bola akan aman. Semoga besok juga aman karena laga finalnya sudah dijaga ketat begini," kata Gayatri asal Kebayoran Baru.

Sumber: Antara

(sbbudiw) 

Jargon Smart City Khusus Jakarta Masih Berat

Monas Jakarta / TN

JAKARTA, TEGARNEWS.com  – Jargon Smart City untuk Kota Jakarta dirasa masih terlalu berat dan jauh dari harapan. Pasalnya, masih banyak permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan yang harus benar-benar dibenahi oleh Ibukota ini.

Setidaknya begitulah yang disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio saat ditemui oleh Tegar News di acara MarkPlus Center Transportation & Logistic Power, Jakarta. Menurut Agus, kalau Jakarta benar-benar ingin menerapkan konsep Smart City, maka banyak hal yang harus dibenahi seperti lingkungan, pedestrian, akses kesehatan, ruang hijau, jalur sepeda dan lainnnya.

Agus melanjutkan, saat ini kondisi Jakarta masih sangat buruk khususnya dari segi kesehatan. Menurut Agus, Jakarta adalah kota yang akrab dengan berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh polusi dan sampah.

“Jakarta ini tidak pernah meneliti dengan serius pencemaran udaranya. Sekarang siapa yang mau menjamin sepuluh tahun kedepan penderita kangker tidak bertambah? Untuk sekarang saja, peningkatan 100 persen itu penderita kanker di RSCM,” jelasnya, Jakarta, Sabtu (17/10).

Selain itu, kontribusi masyarakatnya juga sangat berpengaruh terhadap berjalannya konsep Smart City. Sedangkan yang sulit saat ini, tutur Agus, masyarakat Jakarta sudah terkenal dengan individu yang ‘cuek’ dan tidak peduli dan itu merubah hal tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang.

“Saya pernah kasih usul ke industri mobil. Kalau ada yang beli mobil, kasih hadiahnya jangan kaca film. Coba kasih tempat sampah saja di dalamnya. Kan simpel, tapi apa dilakukan? Ya, tidak. begitu banjir, semuanya mulai saling menyalahkan,” tambahnya.

Lebih jauh ia pun meminta agar pemerintah benar-benar tegas memberikan tindakan terhadap siapapun yang memang tidak bisa menjaga kebersihan sebagaimana mestinya. Karena katanya, Jakarta tidak akan pernah menjadi Green City atau Smart City sekalipun jika kesiapan masyarakatnya juga tidak ada.

“Jangan mimpilah jadi Smart City kalau masyarakatnya sendiri belum siap untuk menjadi smart. Jakarta nya juga belum siap. Kotanya belum siap,” tuturnya.

(Rama/budi)

Bobotoh Nobar Final Piala Presiden di Bandung

Ilustrasi Nonton Bareng

BANDUNG, TEGARNEWS.com - Bobotoh yang tak memiliki tiket menonton laga Piala Presiden 2015, dihimbau untuk tidak memaksakan diri datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Ada baiknya bobotoh tinggal di daerahnya masing-masing dan menyaksikan laga Persib Bandung melawan Sriwijaya FC melalui layar kaca.

Himbauan agar bobotoh tak memaksakan diri berangkat ke Jakarta, disampaikan berbagai pihak. Mulai dari Kapolda Jabar, manajer Persib, Kodam III/Siliwangi, hingga Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Khusus di Kota Bandung, sejumlah tempat diperkirakan akan menggelar acara nonton bareng (nobar). Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bahkan sudah mengeluarkan surat edaran agar setiap RW menggelar nobar Final Piala Presiden 2015.

"Seluruh RW sudah saya kasih surat edaran supaya menggelar nobar. Sekaligus juga dengan pesta rakyat," tutur pria yang akrab disapa Emil itu, Jumat (16/10/2015).

Untuk titik-titik nobar lainnya selain di setiap RW, Emil juga menyebut ada lokasi-lokasi lain yang biasanya memang menggelar acara nobar. Kawasan Cikapundung River Spot di Jln. Cikapundung Timur, akan menjadi tempat strategis untuk menggelar nobar.

Selain disana, ada juga rencana nobar di Taman Alun-alun Bandung, Stadion Sidolig dan GOR Pajajaran. Emil bahkan menyatakan dirinya akan mengizinkan nobar kembali digelar di Taman Film, dibawah jembatan layang Pasupati.

"Taman Film juga saya buka (untuk nobar) tapi dengan catatan-catatan," katanya.

Catatan yang dimaksud, adalah bobotoh atau penonton umum lainnya diminta untuk tak merusak fasilitas yang tersedia.

Sumber : Info Bandung

Editor: SB Budi W

BMKG : Musim Kemarau Harusnya Sudah Lewat

Ilustrasi Kemarau / Tegar News

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Beberapa wilayah di Indonesia terlihat mulai mengalami kekeringan, khususnya di bagian barat Indonesia, seperti Tasikmalaya, Wonogiri, dan Brebes, Jawa Tengah. Akibatnya, banyak sawah petani mengalami gagal panen karena kemarau yang panjang.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya memang pernah memprediksi bahwa tahun 2015 akan terjadi kemarau panjang di sejumlah wilayah di Indonesia. Kemarau panjang yang terjadi pun mengakibatkan keterlambatan datangnya musim penghujan.

Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Mulyono R Prabowo mengatakan, bahwa puncak musim kemarau seharusnya sudah lewat, yaitu pada bulan Oktober ini. Namun, masih ada beberapa wilayah yang masih terkena dampak musim kemarau tersebut.

“Seperti di wilayah Playen, Gunung Kidul yang sudah 67 hari tak diguyur hujan. Itu masuk pemetaan BMKG,” ujar Mulyono, Jakarta, Jumat  (16/10).

Selain Playen, lanjut Mulyono, beberapa lokasi lain yang mengalami kekeringan panjang 31-60 hari tanpa hujan,adalah Brosot dan Sewon di Bantul, serta Nglipar dan Panggang di Gunung Kidul.

Sedangkan untuk musim penghujan sendiri, Mulyono menyatakan, bahwa BMKG telah memperkirakan pada pertengahan bulan Oktober hingga November 2015 akan menjadi awal turun musim hujan untuk periode 2015/2016.

Musim penghujan tersebut akan turun dengan sifat hujan normal, dan musim hujan pada periode ini secara umum akan turun di sebagian wilayah di Indonesia. Selain itu, jelas Mulyono, musim penghujan juga akan mengalami keterlambatan yang berbeda-beda di beberapa tempat sesuai dengan zona musimnya.

“Dari 342 zona musim (ZOM), prakiraan awal musim hujan pada bulan Oktober, 35,7 persen akan memulai musim hujan di 122 ZOM, dan 37,7 persen di bulan November di 129 ZOM,” jelas Mulyono lagi.

Selain itu, untuk kondisi suhu muka laut yang berada di Samudera Hindia sebelah barat Indonesia relatif masih sama dengan titik normal hingga awal tahun 2015. Aliran pergerakan uap air dari Samudera Hindia menuju wilayah Indonesia akan sama seperti kondisi normal, dan tidak terjadi penambahan uap air dari Samudera Hindia ke wilayah Indonesia.

“Melihat perbandingan karakteristik iklimnya selama 30 tahun ini (1981- 2010), maka awal musim hujan 2015/2016 diperkirakan akan mundur,” katanya.

Editor : SB Budi W

Tantangan Besar yang Dihadapi Pasar Tradisional

Pasar Tradisional / Tegar News

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) merilis pernyataan bahwa telah terjadi penurunan daya beli masyarakat khususnya yang terjadi pada pedagang pasar tradisional sejak beberapa bulan lalu.

Ketua Umum DPP IKAPPI Abdullah Mansuri, SH kepada Tegar News mengatakan bahwa sejak sebelum kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebenarnya telah terjadi tren penurunan daya beli masyarakat yang dirasakan oleh pedagang pasar tradisional. Situasi tersebut merata diseluruh Indonesia.

Selain itu, peningkatan daya beli pada akhir Ramadhan lalu tidak berlangsung lama karena dibarengi dengan tren kenaikan harga yang melambung dan tak kunjung turun. Hal tersebut memicu kembali terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang berlanjut hingga hari ini.

“Pedagang pasar tradisional berpotensi menghadapi kerugian yang besar bila tidak segera memutar otak agar tetap bisa menggerakan roda ekonomi keluarga mereka,” jelasnya, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Oleh karena itu, lanjut Abdul, DPP IKAPPI menilai saat ini pasar tradisional tengah menghadapi tiga tantangan besar yang harus segera disikapi. Tiga tantangan tersebut adalah, terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang terjadi pasca kenaikan BBM beberapa bulan yang lalu dan disertai dengan melemahnya rupiah pada akhir-akhir ini yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat.

“Situasi ini jelas merupakan situasi yang sulit bagi kami para pedagang pasar tradisional. Penurunan daya beli masyarakat mengakibatkan pedagang pasar tradisional harus mengurangi stok. Terutama bagi pedagang yang menjual barang dagangan yang tidak bisa bertahan lama seperti sayuran, daging, buah dan lainnya. Selain itu belanja modal yang harus dikeluarkan oleh pedagang pun bertambah karena harga berbagai komoditas yang pedagang terima memang sudah tinggi,” tambahnya.

Tantangan yang kedua adalah minimnya peran serta pemerintah dalam mempersiapkan pasar tradisional dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Abdul menyatakan bahwa sepertinya pemerintah kurang optimal dalam mempersiapkan pasar tradisional dalam menghadapi tantangan ini. SDM pedagang dan pengelola pasar minim pemberdayaaan. Sampai saat ini langkah yang terlihat hanya sebatas merevitalisasi bangunan fisik pasar tradisional saja, namun SDM-nya kurang mendapatkan perhatian.

“Bila pemerintah abai terhadap peningkatan dan pemberdayaan SDM pedagang dan pengelola pasar tradisional, kami agak pesimis dalam menatap tantangan pasar bebas ASEAN tersebut,” terangnya lagi.

Terakhir, lanjutnya, adalah marak terjadinya pelemahan fungsi dan peran pasar tradisional. Tingginya angka kebakaran pasar tradisional yang hampir menembus angka 200 kasus kebakaran, penggusuran paksa terhadap pedagang pasar maupun PKL, ekspansi ritel modern yang sudah melampaui batas kewajaran hingga kampanye negatif yang terus menyasar ke pasar tradisional disadari atau tidak telah melemahkan fungsi dan peran pasar tradisional sebagai benteng ekonomi nasional.

“Didasari oleh realitas diatas, penting bagi IKAPPI untuk segera membangun kesadaran kolektif dalam melindungi pasar tradisional. Pedagang pasar tradisional harus segera mengkonsolidasikan diri secara nasional untuk menghadapi berbagai isu dan tantangan besar kedepan,” katanya.

Ketum DPP IKAPPI juga menekankan bahwa pedagang pasar tradisional tidak boleh sekedar menjadi objek pembangun dan perubahan.

Editor: SB Budi W