Jaringan '98: Jokowi Pekerja Keras Tapi Banyak Menteri Ndablek, Reshuffle Kabinet!

JAKARTA, TEGARNEWS.com - "Presiden Jokowi adalah orang baik, sederhana dan pekerja keras. Hanya saja banyak menteri yang ndablek, sontoloyo dan otaknya lumutan berjamur. Bukannya berjuang wujudkan Trisakti serta Nawacita janji Jokowi, malah telikung dan plintir kebijakan-kebijakan prorakyat!" ujar Juru Bicara Jaringan '98, Ricky Tamba kepada media, Kamis (22/10/2015).

Dalam analisa Jaringan '98, berbagai problem terkini seperti polemik Freeport, Pelindo II, bencana asap, gejolak perburuhan, fluktuasi dollar dan lain sebagainya, adalah dampak dari ketidakbecusan para menteri yang proasing.

"Berbagai aset strategis yang bisa dikelola sendiri malahan kembali dijual ke asing, contohnya Freeport, Pelindo II, beberapa bank besar dll, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said dan pejabat terkait dengan berani bertindak tanpa menjaga kepentingan nasional dan kemaslahatan rakyat," terang Ricky.

Dalam hal perburuhan, setahun Pemerintahan Jokowi-JK selalu bergejolak. Jutaan buruh di berbagai tempat terus berdemonstrasi melawan kebijakan-kebijakan kontroversial Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri hingga kini. Beberapa kali Jokowi harus mengambilalih dan menyetujui tuntutan buruh.

Bencana asap yang terus memakan korban dan fluktuasi dollar, lanjutnya, bukti nyata kelambanan kabinet dalam membantu Jokowi. Juga, banyak tuduhan miring bahwa para perusahaan pembakar lahan, mafia migas dan agen-agen asing, tak pernah disentuh karena dibekingi oknum pejabat penting.

"Jaringan '98 menyarankan Presiden Jokowi segera sapu bersih para pembantunya yang antirakyat pronekolim neoliberalisme. Kami yakin masih banyak anak bangsa yang lebih berkompeten, cerdas, kreatif, inovatif dan nasionalis yang siap membantu mewujudkan Trisakti dan Nawacita janji Pilpres 2014. Reshuffle Kabinet Kerja adalah keharusan demi NKRI tercinta!" pungkas Ricky Tamba.

PENULIS: SB. BUDI W.

Murfati Lidianto: Sekolah yang Belum Mendapatkan Bantuan Bisa Mengajukan ke Pemda

Murfati Lidianto, Komisi D, Fraksi GERINDRA DPRD kota Bekasi / Tegar News

BEKASI, TEGARNEWS.com - Sudah lebih dari 365 hari 50 anggota DPRD Kota Bekasi sejak di lantik Senin (11/8/2014) di gedung DPRD, Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur. Pelantikan saat itu diwarnai demonstrasi mahasiswa yang mengingatkan agar anggota dewan yang baru (2014-2019) tidak melupakan janjinya. Meski sempat terjadi ricuh karena demonstran memaksa masuk tapi di halangi satpol PP. Kericuhan tidak berlangsung lama, dan demonstrasi berakhir damai. Salah satu tuntutan mahasiswa adalah meminta Dewan mengawasi pelaksanaan Penerimaan siswa melalui online, agar berjalan optimal.

Untuk berbicara tentang perkembangan pendidikan di kota Bekasi Tegar News membuat janji wawancara khusus dengan anggota dewan Kota Bekasi Murfati Lidianto, SE, dari Fraksi GERINDRA. Tidak ada kesulitan untuk janjian wawancara karena ditepati oleh anggota dewan Murfati dari komisi D Senin (19/10) di daerah Harapan Indah. Berikut wawancara Khusus Reporter Tegar News, Endharmoko dengan Murfati.

Bagaimana hasil Evaluasi ibu dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di kota Bekasi?

"PPDB online yang kemarin berjalan dilakukan dua tahap yaitu 100 persen online dan 10 persen untuk bina lingkungan. Namun untuk tahap bina lingkungan ini tidak berjalan dengan baik. Banyak siswa-siswa yang tidak terakomodir dengan baik . Sehingga di tahun 2016 nanti di harapkan hanya 100 persen online sehingga bisa lebih transparan. Untuk siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menegah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masuk negeri saya ucapkan selamat, sedangkan yang tidak masuk sekolah negeri jangan lekas kecewa karena masih bisa masuk sekolah swasta. Ada anggaran pemerintah sebesar 11 Milyar yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini diberikan melalui Dinas Pendidikan (Disdik). Syaratnya hanya dengan membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Lalu surat ini di berikan kepada sekolah yang dipilih. Bantuan ini berupa iuran dan uang muka. Untuk buku dan seragam dibeli sendiri. Sehingga selama 3 tahun tidak perlu khawatir lagi pembiayaan sekolah.

Dari pantauan Tegar News dibeberapa sekolah temukan kondisi perlengkapan dan peralatan di sekolah seperti meja dan kursi sudah banyak yang rusak, apa yang Komisi D sudah perbuat?

"Iya komisi D berpandangan untuk menunjang kegiatan pendidikan sudah menganggarkan pengadaan Meublair. Penganggaran ini berdasarkan hasil kunjungan kami ke SD, SMP dan SMA di Bekasi. Memang kami juga menemukan meja dan kursi banyak yang sudah rusak. Semoga Dinas pendidikan (Disdik) kota Bekasi bisa merealisasikan pengadaan Meublair ini secepat mungkin. Dan selain itu juga komisi D sudah upayakan agar sekolah-sekolah ini bisa menambah 2 ruang kelas baru supaya bisa menampung jumlah siswa, artinya satu kelas tidak melebihi kapasitas".

Lalu apa lagi yang sedang dikerjakan Komisi D?

"Komisi D juga mengusulkan perlu dilakukan rotasi dan mutasi kepala sekolah. Kami menemukan di beberapa SD yang kepala sekolah (Kepsek) nya sudah memasuki usia pensiun tapi masih menjabat kepala sekolah. Kami mengusahakan agar Kepsek yang sudah pensiun ini di mutasi atau di rotasi sesuai dengan kredibilitas yang dimiliki Kepsek. Program ini sudah berjalan hampir setengah tahun. Komisi D melihat hasilnya sudah kelihatan baik dan selanjutnya akan kami lakukan di tingkat SMP dan SMA. Dalam beberapa bulan ke depan komisi D akan berkomunikasi dengan disdik. Untuk menduduki posisi kepala sekolah dilakukan serangkaian tes, ada tes kemampuan dan tes fisik.

Bagaimana kondisi pendidikan di kota Bekasi menurut Anda?

"Pendidikan di kota Bekasi saat ini sudah semakin baik. Ada Bosda. Bantuan yang diberikan daerah untuk sekolah-sekolah. Untuk sekolah yang belum mendapatkan bantuan bisa mengajukan ke Pemda. Untuk pungutan Sumbangan Dana Pendidikan sebesar 2 juta yang di atur dalam Surat Keputusan Walikota bulan Juli 2015 lalu, dewan sudah mengetahuinya, namun kami belum melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk mengetahui apakah ada orang tua siswa yang tidak mampu membayar pungutan tersebut. Kami akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan komite sekolah terkait pungutan tersebut".

Ok bu, terkait Darurat Anak (kejahatan seksual terhadap anak), apakah menurut ibu nama yang tertera di seragam siswa perlu di hapus untuk menghindari pelaku kejahatan ? Karena dengan nama yang tertera di seragam memudahkan para pelaku kejahatan mengelabui siswa seolah-olah mengenal siswa tersebut dengan memanggil namanya, padahal pelaku melihat nama siswa dari seragamnya.

"Iyah saya prihatin dengan berbagi tindak kekerasan terhadap anak-anak. Apalagi yang baru-baru ini terjadi seorang siswa yang menusuk gurunya sendiri. Untuk penggunaan nama siswa yang tertera di seragam sekolah menurut saya tidak perlu dihilangkan. Tujuan dari adanya nama di seragam sekolah ini supaya guru-guru bisa mengenal siswanya . Untuk mencegah tindakan penculikan dan pelecehan seksual terhadap anak, dari rumah orang tua sebaiknya berpesan kepada anaknya untuk waspada, jangan mudah ikut ajakan siapapun apalagi orang yang tidak dikenal. Si anak harus terus diingatkan orang tua. Saya juga menghimbau, para pengajar membatasi hubungan guru dan siswa agar tidak seperti hubungan antar teman. Guru tetap harus menjaga wibawanya agar siswa hormat dan patuh terhadap guru. Menjaga jarak dengan murid bukan berarti harus galak. Perlu di evaluasi Guru untuk memberikan perhatian kepada siswa tanpa kedekatan yang memicu tindakan yang tidak diinginkan".

(Moko/Steve)

Kasus Pelindo, Freeport dan Asap, Indonesian Club: Parlemen Harus Jaga Kepentingan Nasional!

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Indonesian Club akan mengumpulkan tokoh, politisi dan aktivis untuk berdialog problem kebangsaan terkini, Kamis (22/10/2015) mulai pukul 12.00 WIB di Cafe Double Bay, Hotel Ibis Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam dialog bertema "Menimbang Urgensi Antara Pansus Pelindo II dengan Pansus Asap Pembakaran Hutan dan Pansus Perampokan Kekayaan Alam oleh Asing (Freeport, dll)" tersebut, beberapa narasumber utama akan hadir, antara lain Masinton Pasaribu (DPR RI/ PDIP), Daniel Johan (DPR RI/ PKB), Pius Ginting (Walhi), Nova Hakim (SP JICT), Salamuddin Daeng (AEPI) dan Hatta Taliwang (IEPSH).

"Niat baik parlemen menggunakan hak konstitusional menggelar Pansus Pelindo II patut diapresiasi. Proses politik ini harus berlangsung transparan dan diletakkan secara proporsional tanpa tendensi politik," ujar Humas Indonesian Club, Hartsa Mashirul kepada Tegar News, Rabu (21/10/2015).

Problem khusus lainnya yang akan dibahas, lanjut pria yang akrab disapa Irul tersebut, adalah kebakaran lahan yang berlangsung terus-menerus di hampir semua wilayah, yang melibatkan korporasi besar dibekingi elite pejabat. Kebakaran lahan telah memakan korban jiwa karena bencana asap, dan seolah-olah dipelihara. Indonesian Club menilai pemerintah terkesan lamban.

"Demikian pula dengan kejahatan perampokan kekayaan alam oleh asing yang sudah berlangsung puluhan tahun seperti Freeport dan lainnya, belum menjadi agenda mendesak parlemen hingga kini. Parlemen setidaknya harus menentukan skala prioritas untuk menjaga kepentingan nasional. Tanpa itu, proses hukum dan politik yang terjadi hanyalah tradisi biasa. Penyelamatan kepentingan nasional adalah hal mutlak yang harus dijalankan parlemen!" seru Irul.

PENULIS: RICKY TAMBA

Setahun Jokowi-JK, LMND Gowa: Laksanakan Konsisten Trisakti dan Nawacita!

GOWA, TEGARNEWS.com - "Setahun Jokowi-JK memerintah Indonesia, Trisakti dan Nawacita yang digembar-gemborkan saat pencalonan terus dikhianati," ujar Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Gowa, Igaruddin kepada Tegar News, Rabu (21/10/2015).

Rencana, LMND Gowa akan melakukan aksi dan happening art "Evaluasi Setahun Jokowi-JK" di Kampus I UIN Alauddin, Pettarani, Kamis (22/10/2015) mulai pukul 13.20 WITA.

"LMND menuntut Jokowi-JK kembali konsisten menjalankan Trisakti dan Nawacita. Jangan biarkan Trisakti menjadi Indonesia sakit, dan Nawacita menjadi dukacita," seru Igaruddin.

LMND Gowa juga mengajak pemuda Indonesia kembali mengelorakan semangat persatuan nasional melawan nekolim neoliberalisme perusak Indonesia.

PENULIS: RICKY TAMBA

Bantuan Malaysia dan Australia Ditarik, Indonesia Datangkan Dua Pesawat Rusia

A bomber plane drops red fire retardant on flames that burned Monday evening through the sagebrush near Spotted Lake west of Osoyoos. (Richard McGuire photo)

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Pesawat water bombing bantuan Malaysia dan Australia telah pulang ke negaranya pada Senin (19/10) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk menambah daya gempur water bombing, maka Pemerintah Indonesia mendatangkan 2 unit pesawat amphibi Beriev Be-200 beserta 20 personil crew pesawat dari Rusia.

"Pesawat Bombardier dari Malaysia dan Hercules dari Australia mengakhiri tugasnya selama 5 hari. Saat ini hanya helikopter Chinook Mustang yang masih beroperasi melakukan water bombing di Sematera Selatan (Sumsel)," kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB‎, dalam siaran pers yang diterima redaksi Tabloidpodium.com, Selasa (20/10).

Dengan ditariknya bantuan asing tersebut, lanjut Sutopo, maka untuk operasi udara di Sumsel masih ada 11 unit helikopter dan pesawat untuk water bombing dan hujan buatan, yaitu 10 unit dari Indonesia dan 1 unit dari Singapore.

"Untuk menambah daya gempur water bombing, maka Pemerintah Indonesia mendatangkan 2 unit pesawat amphibi Beriev Be-200 beserta 20 personil crew pesawat dari Rusia. Rencana pesawat akan mendarat‎ pada Rabu (21/10) pukul 01.30 Wib di Palembang," ungkap Sutopo.

Pada hari ini, menurut Sutopo, tim aju dari Kedubes Rusia telah berada di Palembang. Pesawat Be-200 adalah pesawat amphibi yang legendaris untuk water bombing yang memiliki kapasitas 12.000 liter dan mengambil air di sungai, danau atau laut.

Indonesia pernah menggunakan pesawat ini untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan tahun 2007.

Untuk strategi water bombing maka 2 pesawat Air Tractor dipindahkan ke Pangkal Pinang. Pemindahan homebased ini untuk memudahkan operasi karena Lanud Palembang sering tertutup asap sehingga jarak pandang pendek dan pesawat tidak bisa terbang.

3 unit mobil tangki, tandon air kapasitas 5.000 liter, bahan kimia dan lainnya telah disiapkan di Pangkal Pinang.

(Andre/Steve) 

Setahun Jokowi-JK, Prodem: Reshuffle Kabinet, Turunkan Harga, Berantas Mafia!

JAKARTA, TEGARNEWS.com - "Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, harapan hidup rakyat Indonesia yang lebih baik kian memudar," ujar Ketua Presidium Pergerakan Aktivis untuk Reformasi dan Demokrasi (Prodem) Andrianto kepada Tegar News, Selasa (20/10/2015).

Bersama barisan aksi ke DPR RI, Prodem mengingatkan bahwa awal keterpurukan Pemerintahan Jokowi-JK dimulai dari pembentukan Kabinet Kerja yang asal-asalan, proneoliberalisme dan antirakyat. Banyak kebijakan para menteri yang ngawur sehingga berimbas pada kehidupan mayoritas rakyat Indonesia.

"Kita memasuki fase krisis ekonomi jilid 2 yang dapat berujung pada kefatalan republik. Krisis kali ini akan berat karena fundamental sektor riil juga terhantam telak akibat harga bahan bakar minyak yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Kita patut waspada, akankah turbulensi ini akan menghujam ke jantung kekuasaan," tutur Andri lagi.

Dalam aksi setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Prodem menuntut Tritura baru yakni:

1. Reshuffle Kabinet Kerja dari unsur neoliberalisme pro aseng dan asing!

2. Turunkan harga BBM, TDL dan sembako kebutuhan rakyat!

3. Berantas mafia di sektor migas, pertambangan, impor dll!

PENULIS: RICKY TAMBA

Adian Napitupulu: Sanksi Ringan SN dan FZ adalah Matinya Kehormatan DPR RI!

‎​

Adian Yunus Yusak Napitupulu, S.H.

JAKARTA, TEGARNEWS.com - "Keputusan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Setya Novanto (SN) dan Fadli Zon (FZ) yang hanya memberikan sanksi teguran menunjukkan bahwa kehadiran mereka dalam kampanye konferensi pers bakal calon Presiden Amerika Serikat (AS), bagi MKD, merupakan kesalahan yang setara dengan kasus anggota DPR Krisna Mukti tidak memberi uang pada isterinya," ujar anggota DPR RI Adian Napitupulu kepada Tegar News, Selasa (20/10/2015).

Politisi PDI Perjuangan ini menganggap bahwa keputusan MKD tidak adil, karena kasus SN dan FZ bukan sekedar tanggungjawab suami pada isteri, tapi tanggung jawab pimpinan DPR RI pada rakyat dan negara.

Kehadiran pimpinan DPR RI ke kampanye Donald Trump (DT), lanjut Adian, sama artinya dengan membawa 560 anggota DPR RI 'hadir' dalam kampanye bakal Capres AS. Dan ketika 560 anggota DPR hadir, itu berarti 260 juta rakyat Indonesia ikut 'hadir'.

"Kehadiran pimpinan DPR RI ke kampanye DT bisa dipandang bahwa pimpinan DPR memiliki loyalitas ganda, yaitu loyalitas pada NKRI dan loyalitas pada AS dengan hadir terlibat pada proses politik dalam negeri AS. Loyalitas ganda bukan saja pelanggaran kode etik tapi pelanggaran sumpah jabatan!" kecam pentolan Forkot '98 tersebut.

Adian menyayangkan, sejak awal kasus ditangani MKD sudah terlihat bahwa sanksi yang akan diberikan adalah sanksi yang paling ringan, karena adanya intervensi yang sangat kuat. Beberapa fakta diutarakan dia, seperti gonta-gantinya Ketua Tim MKD, pelarangan Sekjen DPR RI untuk menghadiri panggilan MKD, ketidakhadiran pimpinan DPR sebanyak 3 kali, pemanggilan pimpinan DPR secara sembunyi-sembunyi, dan saling kecam antara pimpinan DPR dengan unsur pimpinan MKD.

Dalam proses yang penuh kejanggalan, intervensi dan patgulipat itu, tambah Adian lagi, keputusan MKD yang memberi sanksi teguran pada pimpinan DPR RI atas kesalahan yang mempertaruhkan nama institusi negara, Merah Putih dan kedaulatan negara telah menjadi lonceng matinya kehormatan DPR RI, baik di mata rakyat maupun di mata dunia internasional.

"Berikut hari jangan salahkan siapa-siapa jika DPR akan menjadi institusi tanpa kehormatan, tanpa harga diri yang akan menjadi olok olok dan tertawaan. Ketika itu terjadi, baiknya kita tidak marah pada yang mengolok-olok. Tapi ingatlah keputusan MKD dalam kasus pimpinan DPR adalah keputusan yang menjaga kehormatan pimpinan, tapi membunuh kehormatan institusi DPR!" pungkas Adian.

PENULIS: RICKY TAMBA

Aksi Damai Dibubarkan, PMII: Pemerintahan Jokowi-JK Antikritik!

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Aksi "Evaluasi 1 Tahun Jokowi-JK" yang dilakukan oleh kader dan jajaran Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) di depan Istana Negara berujung dengan bentrokan keras, Senin (19/10/2015) sekitar pukul 15.30 WIB.

Aparat kepolisian bertindak represif dengan membubarkan aksi damai PMII hari ini. 4 orang masuk rumah sakit, puluhan luka-luka, bahkan Ketua PC PMII Jakarta Pusat Daud mengalami luka parah, dan beberapa peserta aksi yang berasal dari Jabodetabek belum ditemukan keberadaannya.

Anggota PMII yang mengalami luka

"PB PMII mengecam tindakan represif aparat. Kekerasan yang dialami mahasiswa dan rakyat hari ini di depan Istana Negara adalah bukti bahwa Pemerintahan Jokowi-JK antikritik," ujar Ketua Umum PB PMII Aminuddin Ma'ruf kepada Tegar News.

Saat ini, PB PMII terus melakukan evaluasi dan konsolidasi guna melanjutkan perjuangan mengingatkan Jokowi-JK akan janji Nawacita di Pilpres 2014 lalu.

"Kami telah mengabarkan kepada para sahabat PMII, dan besok akan dilakukan aksi serentak di 300 cabang se-Indonesia guna mengecam represivitas aparat, dan terus mengingatkan janji Jokowi-JK. Tangan terkepal maju ke muka. Hidup mahasiswa dan rakyat Indonesia!" seru Aminuddin Ma'ruf.

PENULIS: RICKY TAMBA

BIN, Ketum GAMKI: Jangan Sampai Kejadian, Baru Kebakaran Jenggot

Ketua Umum GAMKI, Michael Wattimena / tegarnews

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Ketua Umum GAMKI, Michael Wattimena mengatakan, Badan Intelejen Negara (BIN) seharusnya bisa segera mengantisipasi kekerasan berbau agama terkait pembakaran gereja di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, pada Selasa (13/10).

"Bukan hanya BIN saja tetapi semua lembaga penegak hukum lainnya kerena di setiap badan hukum hampir mempunyai intelejen internal tersendiri untuk sebagai dokumen dalam rangka mengantisipasi kerusuhan menyangkut agama. Jangan sampai kejadian baru kita seperti kebakaran jenggot," katanya saat menghadiri "Aksi Keprihatinan atas Tragedi Kemanusiaan di Aceh Singkil", di  Jalan Salemba Raya, Sabtu (17/10).

Sebenarnya, lanjut Michael, yang namanya kemanusian tidak memandang suku, agama, dan golongan. Penanganannya harus standar oprasional yang ada dan tidak boleh membeda-bedakanya baik di Tolikara maupun di Aceh Singkil.

"Hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya, agar memberi aspek jera kepada tindakan-tidakan kekerasan, yang mempolitisasi, dan melakukannya atas nama agama," pungkasnya.

( Andre / Budi )

Setahun Jokowi, Relawan Gelar Ruwatan Nusantara

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Hampir setahun Presiden Republik Indonesia ke-7 Ir. Joko Widodo memimpin sejak pelantikan 20 Oktober 2014 lalu. Hingga kini berbagai capaian pembangunan terus berjalan, di tengah maraknya problematika kebangsaan seperti bencana alam dan lain-lain, serta kegaduhan sosial-politik.

Menyambut setahun kepemimpinan Jokowi, kelompok masyarakat dan relawan yang dikoordinir oleh Forum Balekambang akan menggelar Ruwatan Nusantara "Doa dan Peringatan 365 Hari Jokowi Memimpin" di depan Patung Kuda (depan Indosat), Jakarta, sore ini, Senin (19/10/2015) mulai pukul 18.00 WIB.

Dari undangan yang didapat Tegar News melalui Ibnu (Humas Ruwatan Nusantara), berbagai acara telah dipersiapkan.

Berikut isi rangkaian kegiatan sore ini:

- 7 bidadari pembawa obor

- 4 abdi pembawa tumpeng

- 100 peserta ruwatan memakai surjan

- Monolog relawan

- Pembacaan dan penyerahan surat tali asih untuk Jokowi

- Tabur bunga tolak balak.

Dari informasi sementara, rencana Presiden Jokowi akan menghadiri Ruwatan Nusantara tersebut.

PENULIS: RICKY TAMBA

Polemik Freeport, Siang Ini PDIP Bersikap

JAKARTA, TEGARNEWS.com - ‎Terkait dengan polemik Kontrak Karya Freeport, Poksi VII Fraksi PDI Perjuangan DPR RI akan menyampaikan sikap, pemikiran serta serapan aspirasi dari masyarakat.

Melalui pesan BlackBerry Messenger (BBM) dari Kapoksi VII FPDI Perjuangan Daryatmo Mardiyanto dan Sekretaris Donny Oekoen yang diterima Tegar News, FPDI Perjuangan akan menggelar konferensi pers siang ini, Senin (19/10/2015) pukul 13 WIB di ruang rapat 704 Gedung Nusantara I lantai 7.

Anggota-anggota Poksi VII FPDI Perjuangan DPR RI akan turut hadir, antara lain Julian Gunhar, Mercy Barends, Tony Wardoyo, Adian Napitupulu, Falah Amru, Iwan Andi Ridwan Wattiri dan Awang Ferdian.

PENULIS: RICKY TAMBA

Setahun Jokowi-JK, PMII Aksi Nasional Serentak

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyerukan aksi nasional "Evaluasi Setahun Pemerintahan Jokowi-JK" mulai Senin, 19 Oktober 2015.

"Kepada sahabat-sahabat cabang dan PKC di seluruh Indonesia, PB PMII menyerukan untuk aksi serentak secara nasional dalam rangka mengingatkan Pemerintahan Jokowi-JK yang sudah berjalan 1 tahun akan program-program Nawacita," ujar Humas Aksi PB PMII, Ada Suci Makbullah kepada Tegar News, Senin dinihari (19/10/2015).

‎

PMII menilai, dalam periode setahun Pemerintahan Jokowi-JK lebih banyak muncul kegaduhan-kegaduhan politik, ketimbang realisasi janji-janji kampanye Pilpres 2014.‎

‎

Rencana, kader dan pengurus PMII di Jabodetabek akan melakukan aksi menuju Istana Negara mulai pukul 10.30 WIB, dengan titik kumpul di kantor PB PMII di Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Sementara cabang-cabang di luar Jabodetabek akan melakukan aksi massa di daerah masing-masing secara serentak.‎

PENULIS: RICKY TAMBA

Jumhur: Kalau Freeport Macam-macam, Indonesia Bisa Pilih yang Lain!

Mohammad Jumhur Hidayat 

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) Mohammad Jumhur Hidayat mengecam keras manuver yang dilakukan oleh Menteri ESDM Sudirman Said terkait upaya perpanjangan Izin Kontrak Karya Freeport yang baru akan habis pada tahun 2021 mendatang.

Ramai diberitakan media massa, Sudirman Said mengirimkan surat kepada perusahaan tambang asing Freeport di Papua, yang mengklaim telah mendapat restu dan sepengetahuan Presiden RI Joko Widodo.

"Saya rasa kalau Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan perpanjangan sebelum 2019, dan tidak ada perubahan PP yang menyebutkan perpanjangan bisa dibicarakan 2 tahun sebelum kontrak habis, ya ikuti sajalah," kata Jumhur kepada Tegar News, Minggu (18/10/2015).

Aktivis mahasiswa era 1980-an tersebut menyarankan agar Menteri ESDM jangan bertingkah seperti orang ketakutan, bahwa kalau tidak dibicarakan sejak sekarang Freeport akan mengurangi investasi dan sebagainya.

"Saya bisa pastikan bahwa jauh lebih berkepentingan Freeport kepada Indonesia, ketimbang Indonesia kepada Freeport. Yang pasti kan Timika dan Mimika hanya ada di Indonesia, sementara perusahaan seperti Freeport ada banyak di dunia ini. Kalau Freeport macam-macam, Indonesia bisa pilih yang lain!" seru Jumhur.

Secara pribadi, tokoh nasional yang gemar berpakaian batik tersebut berharap agar para pejabat pemerintahan dan elite nasional dapat berjiwa nasionalis serta mampu menempatkan Indonesia di posisi terhormat dalam diplomasi dan negosiasi internasional, khususnya ketika berhadapan dengan dunia barat.

"Jiwa inlander memang begitu, suka rendah diri di hadapan asing khususnya barat. Kalau dia rendah diri untuk dirinya sendiri sih silahkan saja. Tapi ini kan menyangkut aset miliaran dolar. Kalau pejabat rendah diri maka yang rugi rakyat banyak!" pungkasnya.

PENULIS: RICKY TAMBA

Setahun Jokowi-JK, Golkar Akan Kerahkan Massa?

Kampanye Partai Golkar 2014

BANDAR LAMPUNG, TEGARNEWS.com - "Bukan bermaksud mendiskreditkan Bambang Soesatyo, ancaman untuk melakukan aksi besar-besaran sampai 20 juta orang untuk menurunkan Jokowi-JK tidaklah realistis," ujar pengamat sosial Isnan Subkhi kepada Tegar News, Minggu dinihari (18/10/2015).

Sebelumnya, dalam diskusi bertajuk "Setahun Nawacita" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/10/2015), Bamsoet (sapaan akrab Bambang Soesatyo, Red), mengatakan bahwa kemungkinan pada setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Selasa, 20 Oktober 2015, bakal ada 20 juta rakyat yang meminta Jokowi turun dari kursi Presiden RI karena banyak rakyat yang hidup kelaparan akibat kebutuhan bahan pokok yang tidak stabil, yang sangat melenceng dari Nawacita saat Pilpres 2014.

"Jangan membuat rakyat lapar dan membuat hal yang bikin Jokowi turun," kata Bendahara Umum Partai Golkar tersebut.

Isnan Subkhi menilai saat ini Partai Golkar tidaklah sesolid beberapa tahun yang lalu, karena perpecahan di tubuh partai yang tidak kunjung usai.

"Jika toh isu penggulingan di koalisi oposisi yakni Koalisi Merah Putih (KMP), pasti ada pernyataan bersama dalam upaya penggulingan Pemerintahan Jokowi-JK, baik rencana strategi penggulingan melalui jalur konstitusional maupun tekanan gerakan rakyat," tutur peneliti di Pusat Analisa Demokrasi Indonesia (PADI) tersebut.

Isnan Subkhi (memegang microphone)

Mantan Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Provinsi Lampung tersebut menjelaskan bahwa dalam hal penggulingan rezim, harus dibangun kesadaran sosial rakyat dalam isu harga kebutuhan pokok, angka pengangguran dan PHK. Sementara saat ini, ketiga hal tersebut belum dalam tahapan yang mengerikan seperti akhir dekade 90an.

Kesadaran politik rakyat Indonesia, lanjut Isnan, jauh lebih meningkat ketika situasi perekonomian kian sulit dan menimpa mayoritas masyarakat. Situasi keamanan dinilainya masih dapat terkendali, walau banyak riak-riak persoalan di berbagai tempat.

"Kita tunggu saja Golkar serius akan memobilisasi rakyat turun ke jalan atau tidak. Kalau serius bergerak dan menyuarakan aspirasi rakyat, pasti banyak kalangan yang akan mendukung," pungkasnya.

PENULIS: RICKY TAMBA

FOTO: Viva News

Jumhur: KUR Kurang dari 1 Persen Kredit Nasional Bentuk Penghinaan Rakyat

Jumhur Hidayat Rapimnas IKAPPI 2015 /Tegar News

JAKARTA,TEGARNEWS.com - Hal tersebut disampaikan oleh Jumhur Hidayat dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) yang berlangsung pada Kamis (15/10/2015)  di Jakarta.

Jumhur juga bicara soal pentingnya permodalan rakyat dan advokasi bagi pedagang pasar tradisional yang keberadaannya semakin terancam dengan maraknya pasar-pasar dan swalayan modern yang hadir hingga ke pelosok daerah.

"Kalau cuma kurang 1 persen, ini semacam penghinaan terhadap rakyat. Tahun ini diperkirakan nilai total kredit perbankan nasional mencapai Rp. 4000 trilyun. Sementara KUR dicanangkan hanya berkisar Rp. 30 trilyun. Artinya cuma 0,75 persen alias kurang dari 1 persen." tegas Jumhur.

Selanjutnya dia menyampaikan bahwa tidak ada alasan pedagang pasar tidak bisa mangakses kredit karena sesungguhnya mereka adalah pengusaha dengan jaminan usaha yang jelas di sebuah pasar yang terus menerus ramai. Dan ini akan terus meningkat bila kita mau membangkitkan kesadaran kolektif untuk kembali ke pasar tradisional yang merupakan inti ekonomi rakyat dipelosok daerah.

Pemerintah harus punya sikap yang jelas dalam membangun usaha rakyat. Intinya selama puluhan tahun hingga sekarang memang semacam ada alergi untuk membuat usaha rakyat lebih maju dan berkembang, sementara pengusaha bermodal besar terus diberi kemudahan kredit.

Maka wajarlah kalau indeks ketimpangan Indonesia semakin meningkat dari sekitar 0.33 saat 1998 menjadi 0,413 atau bahkan lebih pada sekarang ini.

Dalam acara tersebut juga Jumhur Hidayat ditetapkan sebagai "Duta Gerakan Nasional - Ayo Belanja ke Pasar Tradisional" yang diberikan langsung oleh Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri, S.H.

SB Budi W

Jumhur Hidayat: Payung Hukum yang Jelas Perlindungan Pasar Tradisional

Mohammad Jumhur Hidayat / Tegar News

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) Mohammad Jumhur Hidayat meminta negara mengintervensi keberadaan pasar tradisional dalam arti positif. Tujuannya melindungi keberadaannya agar tidak tergerus pasar modern.

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu menyatakan saat ini pasar tradisional terus tergerus dengan keberadaan pasar modern. Intervensi yang perlu dilakukan negara bukan berarti tidak memberikan kesempatan bagi pedagang modern tumbuh. Melainkan dengan memberikan dukungan bagi pasar tradisional untuk bisa terus tumbuh.

"Masyarakat kita mayoritas datang (belanja) ke pasar tradisional. Itu warisan budaya kita, ini tidak bisa didiamkan maka harus dibela, negara harus intervensi," ujar Jumhur disela acara Rapimnas Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), di Jakarta, Kamis (15/10).

Jumhur juga menegaskan pasar tradisional juga harus dilakukan dengan payung hukum yang jelas, supaya kelakuan pejabat kita ngga melakukan tindakan yang konyol. Selain itu pemerintah juga harus memastikan pembenahan pasar tradisional tidak menyingkirkan pedagang lama.

Ketua Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan pihaknya bakal segera mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pasar Tradisional. Menurut Abdullah saat ini pihaknya sedang menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pasar Tradisional. "Kami mohon seluruh pihak termasuk pak Jumhur untuk mengawal perlindungan pasar tradisional," terang Abdullah.

Dalam acara Rapimnas Ikappi 2015, turut hadir Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Dia mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung keberadaan pasar tradisional, salah satunya melalui penurunan bunga kredit usaha rakyat. Klik Berita Menko dan UKM

Editor: SB Budi W

Tantangan Besar yang Dihadapi Pasar Tradisional

Pasar Tradisional / Tegar News

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) merilis pernyataan bahwa telah terjadi penurunan daya beli masyarakat khususnya yang terjadi pada pedagang pasar tradisional sejak beberapa bulan lalu.

Ketua Umum DPP IKAPPI Abdullah Mansuri, SH kepada Tegar News mengatakan bahwa sejak sebelum kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebenarnya telah terjadi tren penurunan daya beli masyarakat yang dirasakan oleh pedagang pasar tradisional. Situasi tersebut merata diseluruh Indonesia.

Selain itu, peningkatan daya beli pada akhir Ramadhan lalu tidak berlangsung lama karena dibarengi dengan tren kenaikan harga yang melambung dan tak kunjung turun. Hal tersebut memicu kembali terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang berlanjut hingga hari ini.

“Pedagang pasar tradisional berpotensi menghadapi kerugian yang besar bila tidak segera memutar otak agar tetap bisa menggerakan roda ekonomi keluarga mereka,” jelasnya, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Oleh karena itu, lanjut Abdul, DPP IKAPPI menilai saat ini pasar tradisional tengah menghadapi tiga tantangan besar yang harus segera disikapi. Tiga tantangan tersebut adalah, terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang terjadi pasca kenaikan BBM beberapa bulan yang lalu dan disertai dengan melemahnya rupiah pada akhir-akhir ini yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat.

“Situasi ini jelas merupakan situasi yang sulit bagi kami para pedagang pasar tradisional. Penurunan daya beli masyarakat mengakibatkan pedagang pasar tradisional harus mengurangi stok. Terutama bagi pedagang yang menjual barang dagangan yang tidak bisa bertahan lama seperti sayuran, daging, buah dan lainnya. Selain itu belanja modal yang harus dikeluarkan oleh pedagang pun bertambah karena harga berbagai komoditas yang pedagang terima memang sudah tinggi,” tambahnya.

Tantangan yang kedua adalah minimnya peran serta pemerintah dalam mempersiapkan pasar tradisional dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Abdul menyatakan bahwa sepertinya pemerintah kurang optimal dalam mempersiapkan pasar tradisional dalam menghadapi tantangan ini. SDM pedagang dan pengelola pasar minim pemberdayaaan. Sampai saat ini langkah yang terlihat hanya sebatas merevitalisasi bangunan fisik pasar tradisional saja, namun SDM-nya kurang mendapatkan perhatian.

“Bila pemerintah abai terhadap peningkatan dan pemberdayaan SDM pedagang dan pengelola pasar tradisional, kami agak pesimis dalam menatap tantangan pasar bebas ASEAN tersebut,” terangnya lagi.

Terakhir, lanjutnya, adalah marak terjadinya pelemahan fungsi dan peran pasar tradisional. Tingginya angka kebakaran pasar tradisional yang hampir menembus angka 200 kasus kebakaran, penggusuran paksa terhadap pedagang pasar maupun PKL, ekspansi ritel modern yang sudah melampaui batas kewajaran hingga kampanye negatif yang terus menyasar ke pasar tradisional disadari atau tidak telah melemahkan fungsi dan peran pasar tradisional sebagai benteng ekonomi nasional.

“Didasari oleh realitas diatas, penting bagi IKAPPI untuk segera membangun kesadaran kolektif dalam melindungi pasar tradisional. Pedagang pasar tradisional harus segera mengkonsolidasikan diri secara nasional untuk menghadapi berbagai isu dan tantangan besar kedepan,” katanya.

Ketum DPP IKAPPI juga menekankan bahwa pedagang pasar tradisional tidak boleh sekedar menjadi objek pembangun dan perubahan.

Editor: SB Budi W

Lawan Jokowi-JK, Siang Ini Jumhur Orasi Kerakyatan di Jakarta

Banner Diskusi Jumhur Hidayat,
beberapa waktu lalu di Lampung

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Setelah sebelumnya dari Lampung menyerukan perlawanan rakyat dan pentingnya gerakan massa dalam melawan ancaman bahaya Indonesia menjadi negara korporasi, Mohammad Jumhur Hidayat terus bergerak menggalang persatuan perjuangan melawan Rezim Jokowi-JK.

Aktivis mahasiswa era 1980 an yang pernah dipenjarakan oleh rezim Orde Baru tersebut merasa geram dengan kondisi ekonomi-politik Indonesia terkini, khususnya menyangkut kesejahteraan rakyat dan tanggung jawab negara yang kini dipimpin oleh Jokowi-JK. 

Kini, Jumhur secara terbuka berkeliling mengkonsolidir berbagai kelompok sosial-politik dan mendiskusikan solusi bagi problematika kebangsaan dalam waktu dekat ini.

Siang ini, Kamis (15/10/2015) pukul 14.30 WIB, Jumhur akan kembali berbicara terbuka melalui Orasi Kerakyatan yang diselenggarakan dalam rangka Rapimnas Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) di Hotel Grand Cenpaka, Jakarta. 

Tema orasi siang nanti tak jauh dari agenda perjuangan yang dilakukan oleh Jumhur, yakni bertema "Pemerataan Kesempatan Berusaha adalah Jalan Mencegah Kesenjangan Sosial."

"Ada yang salah dengan kita. Ancaman negara korporasi yang meminggirkan rakyat terus berlangsung hingga kini. Harus segera dikoreksi besar-besaran. Kekuatan modal besar hanya bisa dilawan dengan kekuatan massa yang banyak. Revolusi juga tak harus berdarah-darah. Demokrasi politik jangan menjadi alat untuk menguasai aset-aset produktif bangsa," tegas Jumhur Hidayat beberapa waktu lalu.

PENULIS: RICKY TAMBA

Kecam Rini dan Lino, Ganas Serbu KPK, KNPI Kumpulkan Tokoh!

Aksi Aliansi Mahasiswa GANAS di KPK,

Selasa pukul 15.30 WIB (13/10/2015)

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Diskusi Kepemudaan (Youth Speak) DPP KNPI telah dimulai beberapa waktu lalu, Selasa (13/10/2015) di Kuningan, Jakarta.

Ratusan peserta yang terdiri dari jajaran pengurus KNPI, aktivis mahasiswa, politisi dan serikat buruh mengisi ruangan yang semarak dengan aneka spanduk dan banner bertema "Mengurai Benang Kusut Korupsi Pelindo II" dengan pembicara Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak (Mabes Polri), Masinton Pasaribu (Komisi III DPR RI), Moh. Jumhur Hidayat (aktivis pergerakan), Eggi Sudjana (praktisi hukum), Nova Sofyan Hakim (Ketua SP JICT), Giofedi Rauf (mantan aktivis mahasiswa).

Diskusi KNPI tentang Korupsi Pelindo II

Dalam pemaparan narasumber, semua bersepakat bahwa ada masalah korupsi di Pelindo II yang harus dituntaskan agar tidak menjadi preseden buruk penegakan hukum di Indonesia.

Terpisah, massa mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Ganas (Gerakan Nasionalisasi Aset), berdemonstrasi ke Gedung KPK dengan membawa baliho besar dan spanduk bertuliskan “Bongkar Konspirasi JK-Rini-Lino Karena Jokowi Diam", "KPK Harus Ganas Tangkap Rini-Lino", dan "Tangkap Koruptor Pelindo II."

"Ganas mengecam Presiden Jokowi yang mendiamkan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino. Sepak terjang Lino menjual aset strategis nasional JICT kepada Hongkong merupakan bukti tidak terbantahkan bahwa dirinya haus ambisi korporasi dan tidak mengedepankan kemandirian nasional sesuai Nawacita dan Trisakti," tutur Juru Bicara Ganas Zamzam dan Frans kepada Tegar News di depan Gedung KPK, Selasa sore (13/10/2015) sekitar pukul 15.30 WIB.

Mereka menjelaskan bahwa sebagai Dirut Pelindo II, Lino tak segan menggunakan cara-cara fasistik untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Termasuk melibas pekerja pelabuhan (SP JICT dll, Red) yang kritis dan mengedepankan kepentingan nasional agar aset strategis bangsa tidak jatuh ke tangan asing.

Menteri BUMN Rini Soemarno, kecam Zamzam lebih lanjut, juga terbukti bersekongkol dengan Lino. Sebagai anak buah Presiden Jokowi, seharusnya Rini bisa membatalkan perjanjian kerjasama JICT yang tidak pro kepentingan nasional. Namun hal itu tidak dilakukan. Ironinya Rini malah ikut menikmati gurihnya gratifikasi dari Dirut Pelindo II.

Terkait kasus Pelindo II, Ganas menduga bahwa Wapres Jusuf Kalla ikut membantu Lino dengan mengintervensi Bareskrim saat kantor Pelindo II digeledah. Ganas menilai poros JK-Rini-Lino telah menjadi antek asing yang telah menjual aset bangsa.

"Presiden Jokowi harus copot Rini Soemarno dan RJ Lino karena keduanya terbukti menjadi ancaman visi Trisakti Presiden Jokowi. Hentikan perpanjangan JICT karena tidak pro kepentingan nasional. Apabila tetap dilanjutkan maka bisa dipastikan Trisakti omong kosong belaka!" tuntut Ganas di pernyataan sikap yang diterima Tegar News.

Terakhir, Zamzam dan Frans mengutuk upaya represif Lino terhadap pekerja di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan meminta pemerintah agar menghentikan pemberangusan serikat buruh dan penerapan pola kerja outsourcing di JICT.

PENULIS: RICKY TAMBA

Geruduk KPK, GANAS: Pecat Lino dan Rini Soemarno!

JAKARTA, TEGARNEWS.com - Aliansi Mahasiswa GANAS (Gerakan Nasionalisasi Aset) akan menggeruduk  Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, pada hari Selasa (13/10/2015) pukul 13.30 WIB.

"Bongkar konspirasi JK-Rini-Lino, karena Jokowi diam! Pecat Dirut Pelindo II RJ. Lino dan Meneg BUMN Rini Soemarno antek asing dalam kasus JICT," tuntut GANAS dalam rilis undangan media ke Tegar News, Senin malam (12/10/2015).

Setelah beberapa kali berdemonstrasi, GANAS tetap konsisten menuntut RJ Lino dan Rini Soemarno dicopot dari jabatan. 

Selain itu mendesak pembatalan perpanjangan kontrak JICT dengan asing, stop pemberangusan serikat buruh dan penghapusan pola outsourcing di BUMN.

"Stop union busting! Hapus outsourcing di BUMN! Diam tertindas atau bangkit melawan! Rakyat pasti menang," seru GANAS melalui broadcast Blackberry Messenger (BBM) dan media sosial lainnya.

PENULIS: RICKY TAMBA